Salin Artikel

Politisi Demokrat Duga Ada Motif Politik Terkait Pembatalan Kenaikan Harga Premium

Menurut Imelda, seharusnya saat akan mengambil keputusan yang nantinya akan diumumkan ke publik, pemerintah lebih dulu melakukan komunikasi yang matang. Sehingga, pembatalaan kebijakan tak terjadi. 

"Dari sisi komunikasi, apa kenaikan (harga BBM jenis premium) disampaikan menteri ESDM, menteri lainnya? Ada miskomunikasi dalam hal ini," kata Imelda dalam diskusi Polemik Premium di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

Imelda juga menduga, pemerintah ragu-ragu untuk memutuskan kenaikan harga BBM. Keragu-raguan itu lantaran pertimbangan aspek politis. 

Akibat keragu-raguan itu, akhirnya kenaikan harga premium dibatalkan. 

Pemerintah memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan dari sisi popularitas dan elektabilitas, jika harga premium naik, mengingat semakin dekatnya Pilpres 2019. 

"Ya, saya lihatnya mungkin karena mau hadapi pemilu. Kalau alasannya itu, pemerintah dalam hal ini ragu-ragu, bisa menggerus dari sisi popularitas, agak kurang wise," ujar Imelda.

Seharusnya, kata Imelda, dalam mengambil keputusan terkait harga BBM pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek seperti daya beli masyarakat, harga pangan dan logistik, hingga transportasi.

Sebab, kebijakan menyangkut BBM merupakan unsur yang sangat strategis bagi masyarakat.

"Kalau pemerintah mau menaikkan tentu harus dihitung aspek transportasi, harga pangan, dan logistik, kalau itu dihitung adalah daya beli masyarakat yang sudah sangat berat, kalau pemerintah punya solusi disisi itu, go ahead," ujar Imelda.

Selain itu, Imelda menyarankan supaya pemerintah memperbaiki komunikasi yang buruk supaya tidak lagi terjadi kesalahan komunikasi.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu (10/10/2018) sore.

Penyesuaian atau kenaikan harga premium itu, menurut Jonan, menjadi sebesar Rp 7.000 per liter untuk di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter untuk di luar Jamali.

Namun, dalam hitungan jam, pernyataan Jonan itu dikoreksi oleh anak buahnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, BBM batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/13/17595431/politisi-demokrat-duga-ada-motif-politik-terkait-pembatalan-kenaikan-harga

Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke