Salin Artikel

Presiden Minta Pengurusan Prodi Baru di Perguruan Tinggi Dipermudah

Hal ini disampaikan Jokowi dihadapan para pimpinan perguruan tinggi serta para pejabat eselon I dan II Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

"Regulasi yang membuat takut dan tidak berani berinovasi itu pangkas, hilangkan, sudah lah. Kalau perlu, enggak usah pakai regulasi kalau saya itu," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

"Ini terutama untuk eselon I, II di Kemenristekdikti, juga harus mulai berubah. Jangan sampai saya dengar suara-suara ngurus fakultas baru sulit, ngurus prodi baru sulit, ngurus jurusan sulit," tegas Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa saat ini adalah era kompetisi. Oleh karenanya, yang lambat akan ditinggal oleh yang cepat melihat peluang.

Kepala Negara ingin perguruan tinggi menangkap peluang yang ada dengan mendirikan prodi, jurusan atau fakultas baru yang menyesuaikan perkembangan zaman.

Misalnya untuk merespon bisnis online yang saat ini berkembang, perguruan tinggi bisa membuka fakultas ekonomi digital.

"Saya menyadarkan pada kita semua. Ini ada ekosistem yang harus kita bongkar. Agar inovasi itu muncul, agar ekosistem baru itu muncul, agar respon terhadap perubahan itu muncul," kata Jojowi.

"Paling cepat memang harus dari Perguruan Tinggi perubahan ini direspons, tidak yang lain-lain," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/18350911/presiden-minta-pengurusan-prodi-baru-di-perguruan-tinggi-dipermudah

Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke