Salin Artikel

84 PNS Meninggal dan 54 Anggota Satpol PP Hilang Akibat Bencana di Sulteng

"Jadi sampai kemarin, jumlah ASN yang meninggal itu 84 orang, yang pegawai negeri," tutur Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/10/2018).

Bahtiar merinci, PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang meninggal sebanyak 15 orang. ASN Pemkot Palu yang meninggal sebanyak 53 orang, 5 ASN di Pemerintah Kabupaten Sigi, dan 11 ASN Pemerintah Kabupaten Donggala.

Selain itu, terdapat seorang ASN yang menderita luka parah. Kemendagri juga mencatat sebanyak 54 anggota Satpol PP Kota Palu masih hilang.

Pada saat bencana, para anggota Satpol PP tersebut sedang melakukan persiapan pengamanan untuk acara HUT Kota Palu.

Terkait sarana dan prasarana, Bahtiar menuturkan, sebanyak 16 gedung milik Pemerintah Provinsi mengalami kerusakan berat.

"Kalau gedung-gedung Pemprov (yang rusak parah) itu ada 16, khusus Kantor Bupati Sigi itu rusak parah," terangnya.

Beberapa gedung tersebut, yaitu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bahtiar mengatakan bahwa pendataan terhadap dampak bencana masih terus dilakukan oleh tim Kemendagri di lapangan.

Sebelumnya, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018).

Selain itu, gempa juga menyebabkan gelombang tsunami yang terjadi di Pantai Palu dengan ketinggian 0,5 sampai 1,5 meter, Pantai Donggala kurang dari 50 sentimeter, dan Pantai Mamuju dengan ketinggian 6 sentimeter.

Data hingga Senin (8/10/2018) siang, korban tewas akibat gempa dan tsunami sebanyak 1.948 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/11571451/84-pns-meninggal-dan-54-anggota-satpol-pp-hilang-akibat-bencana-di-sulteng

Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke