Salin Artikel

Dahnil: Prabowo Perintahkan Pemberhentian Ratna Sarumpaet sebagai Jurkam

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan bahwa Prabowo secara langsung memerintahkan pemberhentian Ratna tersebut.

"Iya, Pak Prabowo langsung yang memerintahkan pemberhentian," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Rabu (3/10/2018) malam.

Seperti diketahui, Ratna Sarumpaet merupakan salah juru kampanye nasional pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dahnil mengatakan, kebohongan Ratna Sarumpaet yang sempat mengaku dianiaya oleh orang tak dikenal merupakan inisiatif dan sikap pribadi.

Badan Pemenangan Prabowo-Sandi tak tahu-menahu soal kebohongan yang dikarang oleh Ratna.

Menurut Dahnil, Prabowo adalah orang yang selalu berbaik sangka kepada orang lain. Oleh karena itu, begitu mendengar kabar penganiayaan yang dialami Ratna, ia langsung bersikap.

Apalagi, Ratna merupakan anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiga.

"Pak Prabowo, para tokoh, semuanya menjadi korban kebohongan tersebut," ucap Dahnil.

Calon presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan keterangan pers terkait kabar bohong soal penganiayaan salah satu juru kampanye nasional pasangan Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet.

Berdasarkan informasi tim media center Badan Pemenangan Nasional, Konferensi pers akan digelar di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018) pukul 21.00 WIB.

Kabar Ratna Sarumpaet dianiaya tersiar sejak Selasa kemarin, dan dikonfirmasi oleh sejumlah politisi di kubu Prabowo-Sandi.

Prabowo yang sudah bertemu dengan Ratna, bahkan secara khusus menggelar jumpa pers untuk menanggapi kabar penganiayaan tersebut.

Namun pada Rabu sore ini, Ratna mengakui bahwa cerita penganiayaan yang dialaminya hanya bohong belaka. Ia meminta maaf ke Prabowo dan semua pihak yang merasa dirugikan.

Pengakuan Ratna ini setelah ada penyelidikan dari kepolisian yang tak menemukan bukti adanya penganiayaan Ratna.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/03/21220861/dahnil-prabowo-perintahkan-pemberhentian-ratna-sarumpaet-sebagai-jurkam

Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke