Salin Artikel

Netizen Protes Iklan Pemerintahan Jokowi di Bioskop, Ini Tanggapan Istana

Iklan itu mengenai pembangunan infrastruktur dan capaian pemerintahan Joko Widodo.

Ada yang menilai bahwa iklan ini bagian dari kampanye Jokowi.

Staf Khusus Presiden Adita Irawati mengatakan, iklan tersebut bukan diproduksi oleh pihak Istana, melainkan kementerian.

"Itu iklan produksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bukan dari Istana," ujar Adita saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/9/2018) pagi.

Kemenkominfo, lanjut Adita, memang bertugas menyampaikan program-program pemerintah, baik yang akan dilaksanakan, atau yang sudah dilaksanakan.

Iklan di bioskop tentang pembangunan bendungan serta irigasi yang dipersoalkan sejumlah orang itu adalah bagian dari upaya Kemenkominfo menyampaikan apa program pemerintah yang sukses dilaksanakan.

"Jadi, dari kacamata Istana, itu adalah komunikasi pembangunan yang memang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat mengetahui hasil-hasil pembangunan dan dapat memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari," ujar Adita.

Oleh karena itu, ia membantah jika iklan itu dianggap sebagai kampanye Jokowi secara personal.

"Jelas bukan kampanye," ujar dia.

Adita berpendapat, respons yang disampaikan netizen adalah bagian dari kebebasan berpendapat.

"Ya silakan saja berpendapat demikian, yang paling penting kan sudah ada pengawasnya dari Bawaslu," ujar Adita.

Secara terpisah, Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu juga telah memberikan klarifikasi soal penayangan iklan itu di bioskop.

“Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang,” ujar Ferdinandus.

Apa yang dilakukan oleh Kemenkominfo, menurut Ferdinandus, merupakan peran dan tugas yang sudah diamanahkan kepada kementeriannya untuk menjadi humas pemerintah atau government public relation.

Dia menambahkan, menyampaikan hasil kinerja pemerintah kepada masyarakat luas, termasuk dalam tugas Kemenkominfo sebagai humas pemerintah.

Pemilihan bioskop sebagai media iklan pun didasari atas beberapa alasan.

Ferdinandus mengatakan, salah satunya bioskop dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak.

Sementara, ada pula yang menganggapnya bukan masalah karena bagian dari menyampaikan pesan kepada masyarakat atas apa yang telah dikerjakan pemerintah.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/13/11052391/netizen-protes-iklan-pemerintahan-jokowi-di-bioskop-ini-tanggapan-istana

Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke