Salin Artikel

Unggahan Farhat Abbas soal "Pilih Jokowi" yang Berujung Teguran dan Permintaan Maaf...

Farhat mengunggah foto dirinya yang ditambahi tulisan: Pak Jokowi adalah Presiden yang menuntun Indonesia masuk surga!

Foto itu diberikan keterangan:

"Yang Pilih Pak Jokowi Masuk Surga ! Yang Gak Pilih Pak Jokowi dan Yang Menghina, Fitnah & Nyinyirin Pak Jokowi ! Bakal Masuk Neraka ! ( jubir-Indonesia)".

Unggahan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut langsung viral dan menjadi perbincangan warganet.

Tak butuh waktu lama, kabar mengenai unggahan itu sampai ke jajaran teras TKN Jokowi-Ma'ruf.

Karding mengakui pernyataan Farhat tersebut tidak tepat dan bisa menjadi blunder.

"Itu tidak baik. Itu bisa merugikan Pak Farhat sendiri, merugikan partai, merugikan paslon. Sudah, sudah saya tegur," kata Karding di Sekretariat TKN Jokowi-Ma'ruf, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Ketika mengetahui unggahan itu, Karding mengaku langsung menghubungi Farhat melalui WhatsApp. Ia meminta Farhat tak lagi membuat pernyataan kontroversial.

"Ya saya bilang, jangan membuat statement yang bisa ditafsirkan orang maupun dipahami orang itu menghina, mem-bully kelompok lain," kata dia.

Menurut Karding, pernyataan Farhat itu karena ia terlalu fanatik dengan sosok Jokowi. Ia mengatakan, Farhat kesal dengan orang-orang yang menghina Jokowi dengan berbagai isu.

"Maka Farhat Abbas bilang tak boleh menghina seperti itu. Tetapi, saya sudah tegur karena khawatir dianggap itu kebijakan TKN. Itu bukan kebijakan TKN. Itu murni pribadi statement Pak Farhat Abbas sendiri yang kira-kira fanatik sama Pak Jokowi," kata dia.

Ia menegaskan, pernyataan Farhat melalui akun media sosialnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut TKN Jokowi-Ma'ruf.

"Kami akan memberikan teguran internal ke Bang Farhat. Ini bukan narasi Jokowi-Maruf," kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia itu.

Raja menegaskan, setiap anggota tim kampanye memang mempunyai gaya sendiri-sendiri dalam mengampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Namun, cara-cara yang membawa isu primordial tak bisa dibenarkan.

"Kami tak pernah memainkan isu agama, membangun sentimen primordial apalagi mengaitkan ini dengan akhirat. Ini soal duniawi kok," kata Raja.

Raja juga sekaligus mengklarifikasi posisi Farhat Abbas di TKN Jokowi-Ma'ruf.

Awalnya, Farhat Abbas sempat mengaku sebagai juru bicara dan sudah mengikuti pelatihan bersama 100 orang lainnya.

Namun, pada akhirnya, juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf dibuat mengerucut dan hanya diisi beberapa orang saja. Farhat Abbas tak masuk ke dalam daftar jubir.

"Farhat memang tidak jadi jubir, tapi jadi bagian dari tim kampanye," kata dia.

Minta Maaf

Menanggapi polemik dan tanggapan atas unggahannya, Farhat Abbas meminta maaf.

"Yaudah kalau keberatan akhirnya saya tinggal minta maaf saja," kata Farhat saat dihubungi, Rabu (12/9/2018).

Permintaan maaf juga sudah disampaikan Farhat melalui akun Instagram-nya.

Farhat mengatakan, sebenarnya ia menulis pantun itu karena merasa Jokowi sebagai presiden tak hanya membangun jembatan untuk infrastruktur.

Menurut dia Jokowi membangun jembatan ke surga lewat kebijakan revolusi mental.

"Jadi orang-orang yang belum mengerti itu ilmunya belum sampai. Pantun itu berbalas pantun. Kata berbalas kata," kata Farhat.

"Enggak ada yang salah. Kalau saya ditegur karena takut terganggu, ya saya minta maaf," tambah caleg PKB tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/13/09331361/unggahan-farhat-abbas-soal-pilih-jokowi-yang-berujung-teguran-dan-permintaan

Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke