Salin Artikel

Karier Politik Idrus Marham: Dari Sekjen, Menteri, hingga Tersangkut Kasus Korupsi

Surat permohonan pengunduran dirinya sebagai menteri ia serahkan ke Presiden Joko Widodo pada Jumat (24/8/2018) siang.

Selain itu, Idrus juga menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar. Ia mundur dari jabatannya sebagai Koordinator bidang Kelembagaan Partai Golkar.

1. Karier politik

Karier politik Idrus berawal pada 1997 saat ia menjadi anggota MPR dari utusan golongan. Kemudian, ia menjadi anggota Komisi II DPR periode 1999-2004 dari Partai Golkar dapil Sulawesi Selatan III.

Idrus kembali terpilih menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009 dan 2009-2014).

Ia mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2009-2014 pada 8 Juni 2011 setelah ditunjuk menjadi Sekjen Partai Golkar.

Idrus ditunjuk sebagai sekjen saat partai berlambang pohon beringin itu dipimpin oleh Aburizal Bakrie. Jabatan itu masih ia pegang saat kepemimpinam Partai Golkar beralih ke Setya Novanto.

2. Jabat Menteri Sosial

Idrus Marham mundur dari jabatan Sekjen Partai Golkar setelah ia terpilih menjadi Menteri Sosial. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang saat itu maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018.

Idrus dilantik pada Rabu (17/1/2018) oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Posisi Idrus di Partai Golkar digantikan pleh Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.

Lodewijk ditunjuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ia mengumumkan kepengurusan baru Golkar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/1/2018).

Meski telah menjabat sebagai Menteri Sosial, Idrus tetap berada di struktur kepengurusan Partai Golkar, yakni Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif.


3. Mundur sebagai menteri

Pada Jumat (24/8/2018) siang, Idrus mendadak bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Setelah bertemu Jokowi, Idrus keluar dari Istana pukul 11.20 WIB, ditemani Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.

Saat dikonfirmasi soal isu yang menyebutnya akan mengundurkan diri, Idrus tak menjawab dengan tegas.

Idrus lalu berpamitan ke awak media karena akan menunaikan shalat Jumat di kantor Kementerian Sosial di Salemba. Ia mengaku akan kembali ke Istana setelah Shalat Jumat.

Seusai shalat Jumat, Idrus menggelar konferensi pers. Kepada wartawan ia menyatakan mundur dari jabatan Menteri Sosial.

Idrus telah mengajukan surat permohonan diri sebagai Mensos tersebut kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (24/8/2018) siang. Idrus membenarkan bahwa pengunduran dirinya ini terkait statusnya sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) KPK pada Kamis (23/8/2018) kemarin.

"Kemarin sudah pemberitahuan dimulainya penyidikan. Namanya penyidikan sudah pasti tersangka," kata Idrus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Selain mundur sebagai menteri, Idrus juga mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar.

4. Diperiksa KPK

Idrus sebelumnya sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham.

Politisi Golkar itu diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/15071871/karier-politik-idrus-marham-dari-sekjen-menteri-hingga-tersangkut-kasus

Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke