Jokowi, Capres yang Hanya Ingin Gelar Insinyur...

Berikut profil Jokowi :

Nama: Ir. H. Joko Widodo atau populer disapa Jokowi

Lahir: Surakarta, 21 Juni 1961

Orangtua: Noto Mihardjo (Ayah) dan Sujiatmi Notomihardjo (Ibu)

Kebangsaan: Indonesia

Agama: Islam

Istri: Iriana Joko Widodo

Anak: Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, Kaesang Pangarep

Riwayat Pendidikan:

- SD Negeri 112 Tirtoyoso
- SMP Negeri 1 Surakarta
- SMA Negeri 6 Surakarta
- Universitas Gadjah Mada (UGM) Fakultas Kehutanan

Riwayat Pekerjaan:

- Walikota Solo (2005-2012)
- Gubernur DKI Jakarta (2012-2014)
- Presiden Republik Indonesia Ketujuh (2014-Sekarang)

Partai Politik: PDI Perjuangan

Jokowi merupakan anak sulung dari empat bersaudara. Ia anak laki-laki satu-satunya.

Sebenarnya, ia memiliki seorang adik laki-laki lagi. Namun, sang adik meninggal dunia ketika masa persalinan.

Jokowi kecil hidup di bantaran sungai di Solo, Jawa Tengah. Kehidupannya cukup sulit hingga keluarganya mesti menjadi korban gusuran berkali-kali.

Namun, menjadi korban penggusuran, justru menjadi 'gizi' tersendiri dalam kepemimpinannya kelak.

Selepas lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta, Jokowi sebenarnya ingin mengenyam pendidikan di SMA 1 Surakarta. Namun, gagal sehingga ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.

Meski hidup miskin, namun Jokowi dianugerahi otak yang encer. Dengan kemampuannya, ia berhasil masuk di jurusan kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Skripsinya berjudul "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta".

Tidak hanya mengenyam ilmu saja, Jokowi juga dikenal aktif di mahasiswa pecinta alam. Sejumlah gunung berhasil ia daki. Salah satunya dalah Gunung Kerinci.

Ketika masa ini pulalah Jokowi bertemu tambatan hati, Iriana, yang tidak lain adalah teman adiknya.

Keduanya akhirnya menikah pada 24 Desember 1986, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka (1988), Kahiyang Ayu (1991), dan Kaesang Pangarep (1995).

Pengusaha

Selepas meraih gelar insinyur, Jokowi sempat bekerja di salah satu BUMN dan ditempatkan di Aceh.

Jokowi kemudian membangun usahanya sendiri dengan bekal pengetahuan meubel dari sang paman. Ia menamakan perusahaannya PT Rakabu, yang diambil dari putra sulungnya.

Usahanya di dunia meubel sempat mengalami jatuh bangun hingga pada era reformasi, ia justru menikmati keuntungan dari hasil ekspor di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang porak poranda akibat krisis moneter.

Jokowi berkeliling Eropa dan sejumlah negara di benua lainnya untuk berbisnis meubel.

Pengalamannya hidup di luar negeri itu juga membuka matanya soal bagaimana sebuah kota ditata dan dikelola dengan modern dan nyaman untuk ditinggali.

Seluruh pengalaman hidupnya itu menarik minat Jokowi untuk terjun ke dunia politik.

Tahun 2005, Jokowi dan F.X Hadi Rudyatmo diusung PDI Perjuangan dan PKB untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta.

Pasangan ini menang Pilkada dengan persentase suara sebesar 36,62 persen.

Setelah melewati satu periode masa jabatan, Jokowi dan FX Rudi kembali terpilih dalam Pilkada selanjutnya.

Namun, kepemimpinan Jokowi menarik PDI Perjuangan untuk 'memindahkan' Jokowi ke Jakarta.

Ia memilih mundur sebagai Wali Kota Solo digantikan FX Rudi dan menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

Hijrah ke Ibu Kota

Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Jokowi dipasangkan bersama Basuki Tjahaja Purnama.

Keduanya berhadapan dengan sejumlah pasangan calon, yakni Fauzi Bowo-Nahrawi Ramli (petahana), Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, Faisal Basri-Biem Benjamin dan Alex Noerdin-Nono Sampono.

Pilkada DKI 2012 berlangsung dua putaran. Pada putaran kedua, pasangan calon yang masih tersisa, yakni Jokowi-Basuki dan Fauzi Bowo-Nachrawi Ramli.

Namun, akhirnya pasangan Jokowi-Basuki menang dengan perolehan suara 2.472.130 (53,82 persen) suara. Sedangkan pasangan rival memperoleh 2.120.815 (46,18 persen) suara.

Kinerja Jokowi-Basuki relatif moncer di DKI. Sejumlah program ditelurkannya, antara lain program bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KIS), pembangunan Kampung Deret, pembangunan rumah susun, normalisasi aliran sungai dan peremajaan bus Transjakarta.

Pada era kepemimpinan Jokowi pula, terungkap kasus korupsi bus Transjakarta berkarat.

Kepala Dinas Perhubungan kala itu, Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka dan divonis bersalah oleh hakim pengadilan tinggi usai melakukan banding.

Jokowi-Basuki juga menjadi pelopor dihapuskannya diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karier PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui lelang jabatan.

Kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta semakin populer setelah menjalankan roda pemerintahan dengan pendekatan humanis.

Ia blusukan ke kampung-kampung kumuh, ke bantaran sungai, ke rumah-rumah susun, bahkan ia masuk ke gorong-gorong untuk mengecek endapan penyebab banjir.

Maka tidak heran banyak yang mendorong agar Jokowi menjadi calon presiden pada Pemilihan Preside 2014.

Sejumlah lembaga survei juga menempatkan nama Jokowi pada pucuk nama-nama yang memiliki elektabilitas tinggi untuk Pilpres.

Deklarasi capres

Pada tanggal 14 Maret 2014, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden.

Jokowi mengumumkan bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.

Kesiapannya diutarakan dengan mengucapkan "bismillah" kemudian mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung, Jakarta Utara.

Pada tanggal 19 Mei 2014, bertempat di Gedung Joeang 45 kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jokowi mengumumkan, Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.

Pencalonan Jokowi-Jusuf Kalla didukung koalisi PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.

Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Adapun, lawan Jokowi dalam Pilpres 2014 adalah Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, PPP dan Golkar.

Diserang berbagai isu

Setelah menjadi capres, sejumlah isu miring menerpa Jokowi. Ia dituduh terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Jokowi diragukan ke-Islamannya. Jokowi juga dituding merupakan antek asing. Bahkan, ada yang menuduh Jokowi merupakan keturunan Tionghoa.

Salah satu media penyebaran isu-isu tersebut adalah melalui sebuah koran bernama Obor Rakyat.

Belakangan, penulis dan manajemen koran itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus menyebarkan ujaran kebencian.

Maka, kampanye Pilpres 2014 merupakan salah satu momen terberat. Setiap hari, Jokowi berkeliling dari satu kota ke kota lainnya di Indonesia untuk menangkal isu miring itu sambil mengampanyekan rencana program dan kebijakannya apabila terpilih.

Isu miring tidak membuat Jokowi terjegal. Juli 2014, KPU menyatakan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2014 mengalahkan pasangan Prabowo-Radjasa dengan selisih suara sebesar 8.421.389 suara.

Pada tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi dilantik sebagai Presiden di Gedung DPR/MPR RI.

Upacara tersebut menandai secara resmi dimulainya jabatan Joko Widodo sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Jokowi-JK kemudian diarak dari Bundaran HI menuju Istana Presiden Jakarta menggunakan kereta kencana.

Puluhan ribu orang tumpah ruah di sepanjang jalan Soedirman-Thamrin menyambut perjalanan Jokowi-JK tersebut.

Presiden

Setelah menjabat Presiden RI, Jokowi mengambil kebijakan yang tidak populis, yakni mencabut subsidi BBM sehingga harganya naik di pasaran. Kebijakan itu menuai aksi demonstrasi berhari-hari.

Namun pencabutan subsidi itu dilakukan untuk memperlebar ruang fiskal agar dapat membiayai program-program pro rakyat.

Antara lain Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Setelah itu, berturut-turut, Jokowi mengeluarkan kebijakan bantuan sosial serupa, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Belakangan, Jokowi menginstruksikan agar harga BBM di Papua dan beberapa daerah terpencil harus sama dengan harga BBM di Pulau Jawa. Program ini dikenal dengan sebutan 'BBM satu harga'.

Sejak Jokowi menjabat Presiden, ia juga membuka keran pembangunan infrastruktur yang selama ini mampet mulai dari jalan tol, jembatan, irigasi dan sebagainya.

Sejumlah proyek infrastruktur yang selama ini mangkrak di penjuru Indonesia diambil alih BUMN untuk kemudian dikerjakan kembali.

Membangun Indonesia dari pinggir. Demikian prinsip pemerintahan Jokowi-JK yang kemudian membawa perubahan pada garis batas Indonesia dengan negara lain.

Setidaknya, tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang selama ini ada diruntuhkan dan dibangun kembali.

Bangunan baru jauh lebih luas dan bagus sehingga meningkatkan harga diri bangsa di mata warga negara tetangga.

Pemerintahan Jokowi-JK juga mengusung paradigma baru, yakni Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Di bawah komando Jokowi, salah satu menteri yang fenomenal, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan kebijakan ketat soal pengelolaan sumber daya alam di laut.

Salah satu kebijakan yang mendapatkan dukungan luas adalah penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia dan moratorium kapal ikan di Indonesia.

Pemerintahan Jokowi-JK juga cukup responsif atas isu kepemilikan tanah. Melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Jokowi mengeluarkan kebijakan pembuatan sertifikat tanah gratis dan perhutanan sosial.

Hampir setiap Jokowi kunjungan kerja ke pelosok, selalu ada agenda pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.

Pada tahun keempat, pemerintahan Jokowi juga fokus pada pembangunan ekonomi bagi umat Islam.

Beberapa program yang berorientasi pada hal itu, antara lain pendirian Bank Wakaf Mikro dan mendorong kerjasama perusahaan besar dengan organisasi Islam.

Soal politik luar negeri, pemerintahan Jokowi-JK mengusung politik bebas aktif dan damai.

Salah satu isu yang sangat difokuskan adalah upaya perdamaian antara Israel dengan Palestina serta isu pengungsian yang ada di Myanmar.

Berkali-kali Indonesia mengirimkan bantuan untuk warga Palestina dan Rohingya.

Satu hal yang unik dari sosok Jokowi. Ia selalu menolak rencana pemberian gelar doktor honoris causa dari universitas-universitas, dalam maupun luar negeri.

Ia tetap mempertahankan gelar akademik 'insyinyur' dan status 'haji' pada namanya.

Pada Kamis (9/8/2018), Jokowi menyatakan diri untuk maju kembali dalam Pilpres 2019. Atas restu dari sembilan partai politik koalisi pendukungnya, ia menunjuk Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Keduanya mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (10/8/2018) pukul 09.00 WIB.