Petisi Online Digagas untuk Hentikan Pembangunan di Pulau Komodo

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebuah petisi online bertajuk ‘Stop tipu daya atas nama konservasi’ digalang warganet bernama Cilfia Dewi lewat laman Change.org.

Petisi online yang mulai digagas pada Senin (6/8/2018) ini ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan taman nasional Komodo.

Para pemangku kepentingan itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Penanaman Modal, dan Balai Taman Nasional Komodo.

Dalam petisinya, Dewi mengajak masyarakat memberikan suara untuk menghentikan proses pengelolaan wilayah Pulau Padar dan Rinca agar komodo dapat hidup di habitat alaminya tanpa sentuhan pembangunan.

“Rencana pengelolahan 300 hektar di Pulau Padar dan 22,1 hektar di Pulau Rinca, bagaimana mungkin Taman Nasional Komodo dari kawasan konservasi kemudian akan berubah menjadi destinasi investasi oleh para pihak investor yang berkepentingan,” tulis Dewi dalam petisinya.

Menurutnya, komodo merupakan hewan purba endemik Indonesia yang harus dilestarikan keberadaannya. 

Taman nasional semestinya menjadi tempat aman bagi komodo itu hidup dan berkembang biak.

Namun saat ini wilayah taman nasional itu justru akan dikelola investor yang akan mendirikan berbagai bangunan.

Rencana tersebut secara tidak langsung akan mengganggu dan mengancam habitat kadal raksasa ini.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, hingga Selasa (7/8/2018) pukul 10.30 petisi online ini sudah ditandatangi lebih dari 42.800 orang.

Beberapa netizen yang menandatangani petisi ini juga meninggalkan komentar, salah satunya adalah Fani Aulia.

“Saya ingin anak cucu saya kelak bisa melihat komodo dari habitat aslinya! Bukan dari kebun binatang! Biarkan Taman Nasional Komodo menjadi habitat asli yang menjadi ikon Indonesia! Komodo tak perlu resort cantik apalagi resort mewah!!,” tulisnya.