Salin Artikel

Instruksi Jokowi soal Ajak Berantem dan Riuhnya Netizen

Mereka menilai tidak pantas kepala negara memprovokasi rakyatnya untuk berkelahi secara fisik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani misalnya, menilai Jokowi sebagai Kepala Negara telah gagal untuk mempersatukan masyarakatnya yang terdiri dari banyak suku, etnis, agama, banyak latar belakang.

"Tentu aja perbedaan itu ada. Tapi ketika kemudian presiden menyatakan kalau diajak berantem harus berani, saya kira ini sangat menyesalkan. Karena itu bukan ajakan dari pemimpin kepala negara yang mempersatukan, yang menyejukan dalam suasana tahun politik ini," kata dia.

Karena banyaknya kritik yang berdatangan, Presiden Jokowi pun sampai harus memberikan klarifikasinya. Ia merasa tidak pernah memprovokasi relawannya untuk berkelahi.

Tanggapan Jokowi

Kepala Negara pun meminta video pidatonya pada acara rapat umum relawan di Sentul, Bogor, Sabtu pekan lalu itu, tidak ditonton sepotong-sepotong.

"Siapa yang ngomong? Ditonton yang komplet dong," kata Jokowi di sela-sela meninjau atlet dan venue jetski di Ancol, Jakarta Utara, Senin (6/8/2018).

Ia membantah keras memprovokasi masyarakat untuk berkelahi. Justru, pesan dalam pidatonya itu adalah masyarakat harus menjaga persatuan dan kerukunan serta jangan saling membangun kebencian di antara warga negara.

"Saya, kan, sampaikan, aset terbesar kita adalah persatuan, kerukunan. Oleh sebab itu, ya jangan sampai membangun kebencian, saling mencela, saling menjelekkan. Saya sampaikan itu," ujar Jokowi.

"Coba dirunut ke atas, jangan diambil sepotongnya saja. Nanti enak yang mengomentari, kalau seperti itu. Dilihat secara keseluruhan, konteksnya kan kelihatan," lanjut dia.

Potongan video di media sosial

Mayoritas video yang beredar di media sosial memang merupakan potongan-potongan pendek yang direkam oleh para relawan sendiri.

Tak banyak video lengkap pidato Jokowi yang bisa ditemukan karena awak media yang saat itu meliput diminta meninggalkan ruang acara saat pidato Jokowi baru berjalan 5 menit.

Sementara, kata-kata 'berani diajak berantem' itu keluar dari mulut Jokowi di menit ke-8 detik ke-50.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, "Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi kalau diajak berantem juga berani."

Pernyataan Jokowi itu langsung membuat relawan bersorak riuh. Saat itu, Jokowi sempat tidak melanjutkan pidatonya selama sekitar 15 detik sebelum suasana tenang dan melanjutkan kembali pidatonya.

Jokowi kemudian mengatakan, "Tapi jangan ngajak (berantem) loh. Saya bilang tadi, tolong itu digarisbawahi. Jangan ngajak. Kalau diajak (berantem), tidak boleh takut."



Narasi yang disampaikan Jokowi itu kemudian ditegaskan lagi oleh para pimpinan relawan saat jumpa pers usai acara.

"Tentu saja jika kita diajak berkelahi kita tidak akan menghindari. Kita adalah petarung-petarung," kata Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meniliai pernyataan Jokowi itu bukan berarti relawan diminta berkelahi, namun hanya untuk bersiap siaga. Ia juga menilai kesiapan berkelahi yang diperintahkan Jokowi bukan dalam artian fisik, melainkan verbal.

"Ya namanya memberikan semangat, yang penting kan tidak sampai ribut. Memang tradisi konflik dalam kultur Jawa yang dipakai Pak Jokowi, konflik tertinggi itu kan bukan berantem, tapi kalau tidak saling berbicara," kata Hasto.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memberikan pembelaannya untuk Jokowi. Ia mengatakan, pidato Jokowi itu merupakan hal yang biasa.

"Artinya (itu) kalau Anda diserang. Ya Anda mestinya mempertahankan diri, kan. Masa diserang tak mempertahankan diri. Itu hukum, membela diri," ujar Kalla.

"Pak Jokowi kan tidak katakan 'hantam'. Cuma mempertahankan diri. Itu wajar saya saya kira," tambah dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/07/10054801/instruksi-jokowi-soal-ajak-berantem-dan-riuhnya-netizen

Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke