Salin Artikel

4 Hoaks soal CPNS 2018

Namun, berbagai informasi hoaks soal CPNS kerap kali beredar. Kemenpan RB pun mengingatkan agar masyarakat selalu mengecek kebenaran informasi terkait CPNS 2018 melalui saluran resmi kementerian, baik situsweb maupun media sosial.

Terkadang, informasi hoaks yang sama kembali menyebar. Pastikan kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Berikut 4 informasi hoaks yang pernah mencuat soal CPNS 2018:

1. Hoaks soal formasi pengangkatan CPNS 2016-2019

Foto-foto yang berisi informasi mengenai e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016-2019 menyebar di media sosial beberapa waktu lalu.

Informasi ini diklarifikasi oleh akun resmi instagram Kementerian Hukum dan HAM RI, yang menyebutkan bahwa ini tidak benar atau hoaks.

Dalam berita tersebut juga disebutkan kriteria yang diperlukan, susunan formasi, dokumen yang dibutuhkan, alur pendaftaran, dan kuota penerimaan CPNS.

Baca selengkapnya: Hoaks Formasi Pengangkatan CPNS

2. Hoaks seminar pengadaan CPNS 2018 

Beberapa waktu lalu, tersebar pamflet seminar nasional pengadaan CPNS 2018 yang melibatkan Kemenpan RB.

Kemenpan RB menyatakan tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun untuk menyelengggarakan seminar nasional mengenai pengadaan CPNS.

3. Hoaks informasi dan susunan CPNS 2018

Informasi yang tersebar ini berisi tentang petunjuk teknis mengenai persyaratan pemberkasan usulan CPNS di daerah dari tenaga honorer se-kabupaten di Indonesia pada 2018-2019.

Terdapat logo Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada bagian kanan cover dari informasi yang beredar tersebut.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyatakan, informasi petunjuk teknis tersebut adalah hoaks.

"Iya juknis (petunjuk teknis) pemberkasan itu hoaks," kata Ridwan kepada Kompas.com.

Ridwan meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar terkait CPNS 2018.

"Sudah berkali-kali kami sampaikan agar hanya memercayai referensi informasi dan Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan BKN," kata Ridwan. 

Baca selengkapnya: Hoaks Susunan CPNS 2018

4. Hoaks Surat Kemenpan RB tentang Pembekalan CPNS

Surat bertanda tangan Sekretaris Kemenpan RB mengenai daftar nama peserta pembekalan CPNS adalah tidak benar alias hoaks.

Kemenpan RB menyatakan tak pernah mengeluarkan surat ini. Informasi soal penyebaran surat ini didapatkan kementerian dari masyarakat.

"Kami dapat beberapa info dari masyarakat. Itu hoax," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Kemenpan RB Mudzakir kepada Kompas.com, Rabu (1/8/2018).

Surat tersebut ditujukan kepada kepala daerah tingkat provinsi, kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, pejabat pembina kepegawaian pusat, dan pejabat pembina kepegawaian daerah.

Para pejabat terkait diminta unutk mengumumkan nama calon PNS dan memberikan pembekalan.

Isi surat tersebut:

Menindaklanjuti perihal tahapan akhir yang dilakukan oleh masing-masing kementerian terkait, tentang Penyampaian Daftar Nama Peserta Pembekalan CPNS Golongan II dan II formasi tahun 2017, dengan ini diberitahukan kepada seluruh kantor dinas dan wilayah kementerian terkait, lembaga pemerintah Badan Kepegawaian Daerah baik ditingkat pusat, provinsi, kota, maupun kabupaten bahwa nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 telah lengkao, berupa nama berikut formasinya yang tertera dalam 1 bundel lampiran ini.

Kepada seluruh kantor dinas dan wilayah kementerian terkait, lembaga pemerintah, Badan Kepegawaian Daerah baik ditingkat pusat, porvinsi, kota maupun kabupaten diharapkan untuk menyampaikan pengumuman ini, berikut pelaksanaan pembekalan.

Sekian pemberitahuan ini, harap menjadi periksa adanya.

Kemenpan RB mengimbau masyarakat untuk mengecek setiap informasi yang diterima terkait CPNS yang diperoleh selain dari situsweb resmi, email, atau media sosial Kemenpan RB.

Baca selengkapnya: Hoaks Surat Kemenpan RB

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/01/15385881/4-hoaks-soal-cpns-2018

Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke