Usung Caleg Mantan Koruptor, Kaderisasi Parpol Dinilai Mandek

Parpol tersebut tidak mampu menawarkan alternatif kader yang bersih dan bebas korupsi kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini ketika dihubungi, Kamis (19/7/2018).

“Alih-alih mengusung caleg-caleg yang tidak punya masalah hukum atau terbebas dari perkara korupsi masa lampau, eh mereka malah tetap memaksakan pengusungan caleg mantan napi koruptor. Jadi tidak salah kalau kemudian publik beranggapan ada kaderisasi yang mandek di internal partai politik,” tutur dia.

Titi menganggap parpol bersikap pragmatis agar bisa meraup banyak suara dalam pemilu. Pasalnya, mantan koruptor dianggapnya memiliki modal finansial dan jaringan yang kuat.

“Jadi ibarat kata mereka ini (mantan napi korupsi) komplit, punya modal sosial dan juga modal finansial yang bisa diandalkan untuk kerja-kerja pemenangan Pemilu 2019,” kata dia.

“Pragmatisme itu yang kami tangkap atas pemaksaan parpol untuk tetap mengusung caleg-caleg mantan napi korupsi ini,” lanjut Titi.

Titi mendorong KPU tidak ragu mencoret mantan koruptor dari daftar caleg. KPU juga diminta mempublikasikan daftar parpol yang tetap mengusung mantan koruptor.

Publikasi itu diperlukan agar masyarakat mengetahui komitmen parpol dalam pemberantasan korupsi.

KPU sebelumnya sudah menerbitkan PKPU pencalonan anggota legislatif 2019.

Dalam Pasal 4 Ayat 3 PKPU disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Selain itu, pelarangan diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf e dinyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 3.

Formulir pakta integritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan.

Namun, PKPU itu tengah diuji materi oleh Mahkamah Agung. Salah satunya oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik.