Salin Artikel

Tentukan Nomor Urut Caleg, PSI Lakukan Sistem Undi

Penentuan nomor urut calon legislatif yang diusung dari PSI tidak menggunakan metode raihan suara terbanyak.

“Bagaimana PSI menawarkan tradisi baru dalam penentuan nomor urut, dimana kami mengundi, sehingga setiap orang punya kesempatan yang sama,” ujar Sumardy di Kantor Pusat KPU Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7).

Sumardy menuturkan, pengundian nomor urut caleg yang diusung PSI berasal dari semua level, baik dari DPR RI hingga DPRD kabupaten dan kota.

Tujuan penerapan sistem pengundian nomor urut sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat maupun caleg itu sendiri.

Menurut dia, tingkat keterpilihan seseorang tidak bisa ditentukan oleh nomor urut semata, melainkan masyarakat harus mengenal betul caleg yang dipilihnya.

“Nah, yang paling penting kenapa diundi, kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa memilih caleg itu bukan sekadar memilih nomor, tapi kita harus kenal betul orangnya,” kata Sumardi.

“Jadi jangan datang je TPS (tempat pemungutan suara) misalnya memilih urut 1, padahal belum tentu itu yang paling bagus,” Sumardy menambahkan.

Caleg PSI diharapkan memiliki persepsi berbeda bahwa keterpilihannya bukan karena nomor urut, melainkan berdasarkan program kerja yang tepat dan relevan dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Terpisah, Ketua Umum PSI Grace Natalie menyebutkan, penerapan sistem ini membawa dampak positif.

Sebanyak 20 persen caleg perempuan PSI yang tersebar di 80 dapil mendapat nomor urut unggulan yaitu nomor 1.

“Nomor urut di PSI itu dilakukan dengan pengundian, dan dari situ ada 20 persen caleg perempuan yang dapat nomor urut 1,” ujar Grace.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/11565131/tentukan-nomor-urut-caleg-psi-lakukan-sistem-undi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.