Salin Artikel

Ketum PAN Anggap Wajar Sikap SBY Tak Paksa Posisi Cawapres

Hal itu disampaikan Zulkifli menanggapi pernyataan SBY yang tak lagi memasang harga mati pada posisi cawapres dalam berkoalisi menghadapi Pilpres 2019.

"Enggak ada harga mati, semua harga hidup. Kecuali nyalon sendiri, misal saya capres dari PAN. Kami enggak bisa maksa. Ini kan take and give, win and win," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Ia menyatakan, dalam posisi sekarang, tak ada partai yang bisa mencalonkan sendiri pasangan capres dan cawapres.

Karena itu, semua partai harus duduk bersama dan tidak saling memaksakan kehendak soal cawapres.

Ia menilai, sejak awal tak ada upaya paksa dari Demokrat untuk mematok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

Menurut Zulkifki, hal itu dilakukan Demokrat untuk menaikan popularitas partainya demi memenangkan Pileg 2019.

"Enggak ngotot itu, itu menaikan popularitas Partai Demokrat. Enggak ngotot," lanjut Zulkifli.

SBY sebelumnya menyatakan posisi cawapres bukan harga mati dari partainya.

Hal itu disampaikan SBY bersamaan dengan kontrak politik yang diajukan Demokrat kepada capres dan cawapres yang menjadi mitra koalisi mereka nantinya.

"Terus terang Demokrat memiliki kader unggulan yang saat ini memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi cawapres. Juga kader Demokrat juga berharap salah satu kader terbaiknya bisa menjadi cawapres meskipun ini bukan harga mati," kata SBY melalui rekaman video yang diunggah di akun youtube Partai Demokrat, Kamis (12/7/2018).

Kini, Demokrat memiliki tiga opsi di Pilpres 2019. Di antaranya ialah ikut mengusung Presiden Jokowi, bergabung ke poros Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, atau mengusung pasangan calon sendiri.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/13/17473691/ketum-pan-anggap-wajar-sikap-sby-tak-paksa-posisi-cawapres

Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke