Salin Artikel

Jokowi Minta Koperasi Manfaatkan Medsos hingga E-commerce

"Saya kira di awal enggak harus dengan yang canggih-canggih, mulai dulu dengan semua anggota koperasi harus pintar pakai WA (WhatsApp)," kata Jokowi dalam acara Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-71 Tahun 2018 di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Kamis (12/7/2018).

Setelah itu, Jokowi juga meminta masing-masing koperasi untuk membuat laman di media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram.

Ia juga meminta para insan koperasi untuk mempelajari cara membuat konten yang menarik di medsos.

"Kalau enggak ya percuma. Engggak bakal ada yang like, enggak ada yang bakal mem-follow," kata Kepala Negara yang juga aktif di berbagai platform medsos ini.

Terakhir, Jokowi juga meminta koperasi berjualan lewat aplikasi belanja online seperti Lazada, Tokopedia dan Bukalapak.

"Atau membuat online store sendiri karena anak-anak muda sekarang semuanya ada di situ," kata Jokowi.

Jokowi meyakini, dengan memanfaatkan teknologi digital, maka bisnis yang dilakukan koperasi akan terus berkembang pesat. Sebab, koperasi bisa menjangkau seluruh masyarakat tanpa terhambat dengan batasan jarak.

"Dengan internet, sudah tidak ada lagi yang namanya jarak mau 1000 meter mau 1000 km rasanya komunikasi dan interaksi sudah sama-sama mudahnya sama-sama gampangnya," ucap Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/12/11274181/jokowi-minta-koperasi-manfaatkan-medsos-hingga-e-commerce

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Izin Dicabut Kemensos, Kantor Pusat ACT Masih Beroperasi Normal

Izin Dicabut Kemensos, Kantor Pusat ACT Masih Beroperasi Normal

Nasional
Kepala Otorita: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Fokus Pertama Pembangunan IKN

Kepala Otorita: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Fokus Pertama Pembangunan IKN

Nasional
Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Wamenkumham Sebut Ada 632 Pasal dalam Draf RKUHP yang Diserahkan Pemerintah ke DPR

Wamenkumham Sebut Ada 632 Pasal dalam Draf RKUHP yang Diserahkan Pemerintah ke DPR

Nasional
Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Nasional
PKS Gugat 'Presidential Threshold' ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

PKS Gugat "Presidential Threshold" ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap 'Presidential Threshold' Idealnya 7-9 Persen

Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap "Presidential Threshold" Idealnya 7-9 Persen

Nasional
Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Nasional
PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

Nasional
Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Nasional
Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Nasional
Puan Dinilai Punya 'CV' Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Puan Dinilai Punya "CV" Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Nasional
Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Nasional
Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.