Salin Artikel

Alasan Ketua DPR Tolak Hak Angket Pengangkatan Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar

Terlebih beberapa hari lagi Pilkada Serentak 2018 akan diselenggarakan. Dia meminta seluruh komponen bangsa fokus pada perhelatan akbar tersebut.

"Saya mengajak seluruh tokoh, elite partai politik dan masyarakat kembali fokus kepada agenda perhelatan Pilkada serentak yang tinggal beberapa hari lagi kita gelar," ujar Bambang dalam keterangan persnya, Jumat (22/6/2018).

"Mari beri kesempatan Komjen Iriawan membuktikan bahwa dirinya bersikap netral dan pilihan pemerintah terhadap dirinya juga tidak salah," sambungnya.

Bambang melanjutkan, hak angket memang merupakan hak sekaligus wewenang DPR RI sebagai kontrol atas kerja pemerintah.

Sebagaimana dimuat di dalam Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, hak angket adalah hak DPR untuk menlakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Melihat ketentuan itu, Bambang menegaskan, anggota dewan tak bisa sembarangan untuk menggunakan hak dan kewenangan istimewanya itu.

"Dewan boleh menggunakan hak angket, namun harus memenuhi unsur adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, juga harus berkaitan dengan hal-hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dalam pelaksanaannya juga diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," papar Bambang.

Tidak Melanggar UU

Di sisi lain, politikus Partai Golkar itu menilai, pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Terlebih, kebijakan itu memang domain pemerintah, bukan sesuatu yang mesti dikonsultasikan terlebih dahulu dengan para wakil rakyat.

Peraturan dan perundangan yang dimaksud, yakni Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Bunyinya, "untuk mengisi kekosongan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan pelantikan gubernur sesai dengan ketentuan perundang-undangan."

Komjen Iriawan sendiri, lanjut Bambang, adalah Sekretaris Utama Lemhanas. Jabatan itu tergolong Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Oleh sebab itu, Iriawan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pj Gubernur.

Apalagi, ada pula ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 147 dan 148 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Intinya, aturan itu memuat bahwa jabatan pimpinan tinggi tertentu di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi prajurit TNI dan Anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan peraturan perundangan.

Selain itu, Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI juga dijelaskan bahwa yang dimaksud "jabatan di luar kepoilisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.

"Berdasarkan hal-hal di atas, maka pengangkatan Komjen (Pol) Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada ketentuan undang-undang yang dilanggar," ujar Bambang.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/22/09294251/alasan-ketua-dpr-tolak-hak-angket-pengangkatan-iriawan-sebagai-pj-gubernur

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Nasional
Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

Nasional
Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Nasional
Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.