Salin Artikel

Menhan Akui Ada Masalah dalam Pembelian Helikopter AW101

Menurut dia, ini terbukti hingga akhirnya pembelian helikopter tersebut berujung pada penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya kalau melanggar di sini ya bermasalah, lah (dulunya)," kata Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Namun, Ryamizard mengatakan bahwa sebagai menteri dia telah melalui semua prosedur penganggaran yang ditetapkan dalam proses pembelian helikopter itu.

Ia mengatakan, awalnya helikopter AW101 tersebut akan digunakan untuk helikopter kepresidenan, namun ditolak Presiden Joko Widodo lantaran harganya terlampau mahal.

Kemudian, helikopter tersebut akhirnya dialihkan menjadi helikopter pengangkut pasukan

"Jadi begini ya, itu pesawat untuk pesawat presiden. Uangnya masuk ke Seskab, bukan ke saya. Presiden kan tidak mau karena mahal, nah itu kami tidak mau," ujar Ryamizard.

Sebelumnya, mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna memenuhi panggilan penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland AW101.

Agus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.

Usai diperiksa, Agus mengaku tak ingin memancing kegaduhan perihal masalah pengadaan helikopter tersebut. Ia menduga, ada pihak-pihak tertentu yang memancing kegaduhan.

Baca: Mantan KSAU Agus Supriatna Minta Kasus Heli AW 101 Tidak Dibuat Gaduh

Padahal, kata Agus, masalah pengadaan helikopter ini harusnya bisa diselesaikan secara kondusif.

"Sebetulnya bisa duduk bersama, semua level menteri, panglima sekarang, dan dulu kami pecahkan bersama masalah ini," ujar Agus di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Namun, Agus tak menyebutkan secara spesifik siapa pihak yang dimaksud.

"Coba tanya yang membuat masalah ini, tahu enggak Undang-Undang APBN, tahu enggak mekanisme anggaran APBN? Kalau tahu enggak mungkin seperti ini. Tahu enggak Permen Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 dan Peraturan Panglima Nomor 23 Tahun 2012, itu peraturan Panglima, loh. Kalau tahu enggak mungkin melakukan hal seperti ini," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/08/04130001/menhan-akui-ada-masalah-dalam-pembelian-helikopter-aw101

Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke