KPK Nilai RKUHP Berpotensi Jadi Celah Baru Lemahkan KPK

"Jangan sampai ketika ada KUHP baru yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, maka menjadi celah atau cara baru untuk melakukan revisi UU KPK ke depan. Kita tahu sejarah dorongan revisi UU KPK selama ini selalu substansinya melemahkan KPK," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Febri mencontohkan, dulu sejumlah kewenangan KPK sempat terancam dipersulit. Selain itu, masa keberadaan KPK juga sempat diwacanakan hanya sampai batas waktu tertentu, dan bisa dibubarkan.

"Nah ini yang harus kita cegah dan antisipasi sejak awal," kata dia.

Ia menegaskan, KPK juga tak ingin keberadaan RKUHP nantinya menguntungkan para koruptor.

Febri menilai tak sulit bagi Pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan pasal-pasal korupsi dari RKUHP. Ia berharap pihak-pihak terkait dalam pembahasan RKUHP bisa membawa agenda pemberantasan korupsi di masa depan menjadi lebih baik.

"Nanti bisa diskusikan lebih jauh, misalnya sebagai concern dari Presiden mendorong revisi UU Tipikor. Jadi UU ini yang akan kita dorong untuk direvisi. Ini kami percaya akan lebih mempermudah pemberantasan korupsi ke depan," kata dia.

Febri mengingatkan seluruh pihak lainnya agar mampu membawa agenda pemberantasan korupsi ke arah yang lebih baik.

Jika pasal korupsi dipaksakan masuk ke dalam RKUHP, akan berisiko besar bagi kinerja KPK, kewenangan KPK, dan agenda pemberantasan korupsi.

"Ini yang kami harapkan bisa didengar bisa ditindaklanjuti juga baik oleh Presiden dan DPR," kata Febri.

"Jadi KPK sudah mengirimkan surat kepada presiden, juga sudah mengirimkan surat kepada panja DPR dan Kemenkumham. Kami uraikan risiko dan pendapat KPK," ujar dia.

Menurut Febri, sikap resmi yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif beberapa waktu silam didasarkan atas kajian yang matang.

Febri menuturkan, KPK sudah mengingatkan berkali-kali kepada pihak terkait atas risiko masuknya pasal korupsi dalam RKUHP.

"Kajian sebenarnya sudah kami lakukan sejak 2014 dan 2015. Dalam draf pertama sudah kami wanti-wanti sejak awal ada risiko besar bagi pemberantasan korupsi, kalau seperti ini masih diteruskan," ucap dia.

Harapan kepada Presiden

Febri mengakui, KPK khawatir mengingat pengesahan RKUHP direncanakan akan dilakukan pada Agustus mendatang. Oleh karena itu, langkah cepat dan konkret dari Presiden dinilainya bisa menentukan masa depan agenda pemberantasan korupsi ke depan.

"Kami percaya Presiden membaca (surat-surat yang dikirim KPK) dan juga sudah membahas hal tersebut. Namun, dalam kondisi saat ini diinformasikan Agustus akan disahkan, sementara waktu semakin pendek ya, sangat menentukan bagi pemberantasan korupsi nantinya," ujar dia.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, KPK secara kelembagaan menolak tindak pidana korupsi diatur dalam pasal-pasal pada Rancangan Undang-Undang KUHP.

"Tindak pidana khusus yang diluar KUHP kami berharap tetap berada di luar KHUP khususnya tentang tindak pidana korupsi," kata Laode dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/5/2018).

KPK, kata Laode, meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP.

Laode menjelaskan, tindak pidana korupsi sudah berada di luar KUHP sejak lama.

Menurut dia, jika korupsi diatur dalam KUHP ada sejumlah persoalan yang berisiko bagi KPK maupun aktivitas pemberantasan korupsi di masa depan. Salah satunya adalah wewenang KPK.