Kenapa Gaji Megawati Lebih Tinggi dari Yudi Latif? Ini Penjelasan Menpan-RB

Asman mengatakan, meski memiliki nomenklatur Dewan Pengarah, namun Megawati dan delapan tokoh senior lainnya tidak hanya bertugas memberikan arahan.

Namun, mereka juga ikut merencanakan dan mendesain kelembagaan BPIP bahkan sejak masih berbentuk unit kerja.

"Mulai dari perencanaan di situ. Desainnya dari situ. Perencanaan, pengawasan, sampai desain pembinaan, didesain oleh pengarah," kata Asman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

"Jadi ini bukan sekedar mengawasi, tapi juga mendesain, bagaimana agar ideologi itu bisa masuk sesuai substansi yang kita harapkan, mulai anak-anak sampai dewasa," tambah dia.

Selain itu, dalam penentuan gaji, menurut Asman, pemerintah juga mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi dari yang bersangkutan.

Jajaran Dewan Pengarah memang diisi para tokoh senior, mulai dari Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

"Itu kan diisi tokoh tokoh nasional kita, mantan wapres, mantan presiden dan tokoh lainnya," ujar dia.

Gaji pimpinan BPIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Jokowi pada 23 Mei lalu.

Dengan Perpres itu, maka Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran anggota dewan pengarah lainnya masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mempertanyakan logika pemerintah dalam menetapkan besaran hak keuangan tersebut.

Fadli heran mengapa gaji dan tunjangan Kepala BPIP Yudi Latif justru lebih kecil daripada jajaran Dewan Pengarah yang dipimpin Megawati.

Padahal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, Yudi bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

Sementara, jajaran Dewan Pengarah hanya bertugas memberikan arahan kepada pelaksana.

"Nah, struktur gaji di BPIP ini menurut saya aneh. Bagaimana bisa gaji ketua dewan pengarahnya lebih besar dari gaji kepala badannya sendiri? Dari mana modelnya?" kata Fadli dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (28/5/2018).

Menurut Fadli, di lembaga manapun, baik di pemerintahan maupun swasta, gaji direksi atau eksekutif pasti selalu lebih besar daripada gaji komisaris, meskipun komisaris adalah wakil pemegang saham. Sebab, beban kerja terbesar memang adanya di direksi atau eksekutif.