Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI Fayakhun Andriadi.
“Kemarin hari Sabtu ada surat cinta dari KPK. Hari ini jadi saksi untuk saudara Fayakhun (terkait) dengan Bakamla. Gitu aja suratnya,” katanya sebelum masuk ke Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/5/2018).
Yorry menjelaskan kedatangannya untuk memberikan keterangan terkait anggaran di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
Dalam surat pemanggilan tersebut, Yorrys menyebutkan, KPK ingin menggali tentang anggaran tahun 2016. Sedangkan, dirinya sudah tidak berada di DPR pada tahun itu.
"Dan saya pikir kalau mekanisme internal itu kan, memang kami pada saat itu memahami ada perselisihan antara anggaran Bakamla yang seharusnya itu domainnya Komisi XI, tapi dialihkan ke Komisi I,” ucapnya.
Ia menyarankan agar KPK memeriksa pihak-pihak tertentu seperti ketua banggar saat itu, termasuk bendahara fraksi.
"Berurusan dengan masalah-masalah yang terjadi di fraksi tentunya. Yang bertanggung jawab di situ itu, selain itu ada mekanisme internal,” tuturnya.
Dalam kasus ini, Fayakhun diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya.
Suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan satellite monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.
Menurut KPK, Fayakhun diduga menerima fee 1 persen dari total anggaran proyek Bakamla RI senilai Rp 1,2 triliun.
Fee Rp 12 miliar untuk Fayakhun itu diberikan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya, Muhammad Adami Okta.
Suap untuk Fayakhun disebut diberikan secara bertahap sebanyak empat kali. Fayakhun juga diduga menerima 300.000 dollar AS.
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/14232621/terkait-kasus-suap-fayakhun-andriadi-kpk-periksa-yorrys-raweyai