Meutya mengatakan Facebook sejak awal tak membuat nota kesepahaman dengan Alexander Kogan selaku pengembang aplikasi yang bekerja sama dengan Facebook untuk merahasiakan data pribadi pengguna.
Karena itu, ia melihat wajar saja Kogan bisa membocorkan data pengguna Facebook di Indonesia kepada Cambridge Analytica.
Jika tak ada nota kesepahaman dari Facebook yang melarang pihak ketiga mengambil data pengguna, maka Facebook bisa dikenakan sanksi karena telah melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pasal 32.
Dalam pasal tersebut disebutkan setiap orang yang memindahkan data orang lain tanpa izin bisa dikenakan pidana dari 8-10 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 2-5 miliar.
"Indikasinya kuat mengarah ke sana karena ada pembiaran data diambil pihak ketiga dan Facebook membiarkan," lanjut politisi Golkar itu.
Diberitakan sebanyak 50 juta data personal pengguna Facebook dicuri dan disimpan firma analisis data, Cambridge Analytica. Firma tersebut bekerja untuk kampanye pemenangan Donald Trump pada Pilpres 2016 lalu.
Bukan cuma Cambridge Analytica, data pengguna Facebook juga ada dalam arsip Strategic Communications Laboratories (SCL). Keduanya adalah perusahaan yang berafiliasi.
Cambridge Analytica dan SCL diduga memperoleh data pengguna Facebook dari peneliti pihak ketiga bernama Aleksandr Kogan. Ia bekerja di Global Scicence Research dan kerap menghadirkan survei terkait kepribadian yang tersebar masif di Facebook.
Kogan telah menghimpun respons pengguna atas survei dan kuis Facebook sejak 2015, melalui aplikasi buatannya bernama “thisisyourdigitallife”. Aplikasi itu memang cuma diunduh 270.000 pengguna Facebook. Akan tetapi, efeknya mengena ke 50 juta pengguna, karena aplikasi mampu mengakses data-data teman dari sang pengunduh.
Siapa saja yang mengunduh aplikasi itu secara tak sadar dan sukarela menyerahkan data personal mereka, apa yang mereka suka, di mana mereka tinggal, serta siapa saja teman mereka.
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/22542111/komisi-i-dpr-facebook-lakukan-pembiaran-data-diambil-pihak-ketiga