Salin Artikel

Pemerintah Berencana Hapus Litbang di Kementerian/Lembaga

Rencana ini menyusul temuan pemerintah ada unit pengembangan dan penelitian kementerian/lembaga yang kurang memberikan kontribusi signifikan dan berujung pada menghambur-hamburkan anggaran.

"Sekarang kita usahakan, kementerian/lembaga yang litbangnya enggak terlalu aktif, dievaluasi lagilah, masih perlu atau enggak litbang di sana. Kan bisa saja itu litbangnya diintegerasikan dengan BPPT atau LIPI," ujar Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Seiring dengan evaluasi itu, saat ini pemerintah sedang merancang payung hukum untuk mewujudkan integrasi itu. Payung hukum itu direncanakan berbentuk undang-undang.

"Lagi dibahas di DPR bersama pemerintah dan Kemenristekdikti. Targetnya tahun ini selesai," ujar Bambang.

Jika penelitian dan pengembangan sudah ada di dalam sebuah badan tersendiri, harapannya, cakupan kerjanya menjadi menyeluruh, kerja-kerjanya pun semakin efisien dan efektif dan yang pasti tidak menghambur-hamburkan uang negara.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin siang, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan soal ketidakefisiensian anggaran penelitian dan pengembangan di sejumlah kementerian dan lembaga.

Jokowi mengatakan, seluruh kementerian memiliki badan pengembangan dan penelitian sendiri-sendiri. Jika ditotal, anggarannya mencapai Rp 24,9 triliun.

Alangkah lebih baiknya jika dibuat satu badan khusus yang mewadai penelitian dan pengembangan seluruh kementerian yang ada sehingga hasilnya lebih komprehensif.

"Kalau enggak dikumpulin enggak kelihatan. Kalau dikumpulin baru kelihatan gede banget itu. Harusnya dibikin saja desain besarnya apa, golnya apa. Misalnya urusan durian, bukan penelitiannya hanya buat si peneliti," ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/09451221/pemerintah-berencana-hapus-litbang-di-kementerianlembaga

Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke