Kritik Menteri Susi, Ketua DPR Nilai Kapal Harusnya Tak Ditenggelamkan

Bambang menilai, seharusnya kapal-kapal yang menerobos perairan Indonesia secara ilegal tersebut tidak ditenggelamkan.

"Harusnya kapal tidak ditenggelamkan, tetapi diberikan kepada nelayan gratis untuk penghidupan mereka," kata Bambang dalam seminar nasional "Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan" di Gedung BPK RI, Senin (19/3/2018).

Bambang mengatakan, apabila penenggelaman kapal berdampak signifikan pada kesejahteraan nelayan, maka ia memastikan DPR akan mendukung sepenuhnya.

"Kalau perlu tiap hari ribuan kapal kita tenggelamkan," kata dia.

Namun, menurut Bambang, setelah kebijakan penenggelaman kapal terus dilakukan, kesejahteraan nelayan tidak juga meningkat. Bahkan, muncul keluhan dari nelayan terkait larangan penggunaan alat tangkap cantrang.

"Oleh karena itu, seperti kata Pak Luhut tadi, setelah penenggelaman kapal, what's next?" kata Bambang kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang hadir dalam acara tersebut.

Bambang mengatakan, Komisi IV DPR akan segera memanggil Menteri Susi untuk membicarakan soal kebijakan penenggelaman kapal ini serta membahas solusi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Menteri Susi sendiri masih konsisten dengan kebijakannya menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.

Susi pun menyarankan pihak-pihak yang keberatan dengan tindakannya memberi sanksi penenggelaman kapal kepada kapal pencuri ikan asing bisa menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Jadi, kalau ada yang berkeberatan atau merasa itu tidak pantas, tentunya harus membuat satu usulan kepada Presiden untuk memerintahkan menterinya mengubah Undang-Undang Perikanan tadi, di mana ada pasal penenggelaman, menjadi tidak ada," kata Susi.

Susi menegaskan bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pasal 69 Ayat (1) UU No 45/2009 menyatakan, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Sementara itu, Pasal 69 Ayat (4) UU No 45/2009 berbunyi, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Dari total penenggelaman kapal selama ini, ujar Susi, hampir 90 persen merupakan hasil keputusan pengadilan. Ketika pengadilan memutus sebuah kasus illegal fishing dengan sanksi pemusnahan kapal, maka pihaknya akan menjalankan putusan tersebut dengan menghancurkan serta menenggelamkan kapal.