Menanti Kemenangan Kedua Golkar di Pilkada Serentak

Hura-hura dan huru-hara kontestasi politik di Jakarta yang lantas dipersepsikan adalah cermin politik Indonesia, dalam hal ini seolah menjadi indikator awal bagaimana Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Alhasil, tidak banyak pihak yang peduli pada fakta bahwa pemenang kontestasi politik dalam Pilkada 2017 di 101 daerah, yang terdiri atas tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota tersebut, adalah Partai Golongan Karya (Golkar), partai yang dicibir identik dengan zaman Orde Baru.

Partai Golkar sejatinya lahir sebagai konsekuensi akibat keberhasilan Gerakan 1998. Sejak awal sejarahnya, Golkar tidak pernah menyebut dirinya sebagai partai. Golkar lahir atas restu rezim Orde Baru terhadap jejaring Sekretaris Bersama Golkar (Sekber Golkar).

Keberhasilan Soeharto menjadi Presiden RI dan kemudian sangat dipengaruhi orang-orang di belakang pembentukan Sekber Golkar yang terinspirasi dengan ide-ide negara korporatis membuat Golkar menjadi mesin pendukung kekuasaan.

Pada negara korporatis, pembagian wewenang antara negara dan masyarakat tidak dijalankan. Negaralah yang mengatur dan sekaligus mengawasi masyarakat. Meski demikian, salah besar jika menyebut rezim Orde Baru adalah negara korporatis sejati atau bahkan negara otoritarian.

Rezim Orde Baru tetap menggelar pesta demokrasi. Pemilu setiap lima tahun tetap diselenggarakan. Setiap lima tahun, rakyat dipersilahkan menggunakan hak politiknya.

Namun, soal siapa pemenangnya, sudah bisa dipastikan: Golkar. Pemilu ini sekaligus memastikan selalu menunjuk Soeharto, yang tak lain adalah Ketua Dewan Pembina Golkar, sebagai Presiden RI.

Sebagai kelompok yang berjalan seiring dengan rezim Orde Baru, Golkar bersama dua partai lain, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kokoh bertahan dalam ingatan massa.

Tidak heran meski badai berkali menerpa, maupun hadirnya banyak partai baru. Angka keterpilihan Golkar, meski dibebani citra sebagai partai milik Orba di awal reformasi tetaplah stabil. Meski tidak menjadi pemenang, pemilihnya rupanya tetap ada dan termasuk tidak sedikit.

Bahkan, hanya butuh satu periode kepresidenan saja bagi Golkar untuk kembali menjadi rebutan politisi. Bagai kendaraan politik, singkatnya Golkar kendaraan yang sudah teruji dengan layanan purnajual dan servis di mana-mana.

Jika kita belum lupa pada 2004, konvensi calon presiden yang digelar Golkar dijejali banyak tokoh. Tak kurang dari 19 calon capres mengadu nasib, antara lain para mantan tentara seperti Wiranto, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Agum Gumelar.

Adapun dari kalangan pebisnis muncul Aburizal Bakrie dan Surya Paloh, sedangkan dari kalangan sipil-perguruan tinggi terdapat Akbar Tandjung dan Nurcholish Madjid. Bahkan Sri Sultan HB X yang sudah berstatus Raja pun ikut serta.

Uniknya, meski tersingkir dari konvensi lalu memilih membuat kendaraan sendiri dan berhasil menjadi Presiden RI, SBY tetap merasa perlu menyertakan Golkar dalam kabinetnya, serupa dengan yang dilakukan oleh dua presiden pendahulunya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri.

Otda dan Golkar

Berlangsungnya otonomi daerah (otda) sejak 2001 merupakan desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat sekaligus menjadi medan pertempuran politik baru bagi partai-partai untuk menguasai daerah sebagai bekal bagi pemilu, baik pileg maupun pilpres.

Medan perang di daerah tersebut menjadi menarik jika kita mencermati hasil kemenangan PDI Perjuangan (PDI-P) pada Pilkada 2015 yang tidak bisa dibantah akibat Jokowi Effect pada Pilpres 2014.

Namun entah bagaimana, dengan status partai pemenang pileg dan pilpres, hanya dalam tempo tiga tahun saja, dengan mudah dominasi PDI-P di pilkada ditumbangkan oleh Golkar. Tercatat bahwa Pilkada 2017 dikuasai Golkar.

Saat itu, dari 98 kandidat yang diusung, Golkar meraih 54 kemenangan. Jauh mengungguli PDI-P yang hanya berada di urutan keempat di bawah Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Demokrat.

Keberhasilan Golkar memenangi pilkada tahun lalu memang kurang mendapat perhatian. Media tersita oleh melodrama Pilkada DKI Jakarta yang kebetulan menjadi panggung kekalahan koalisi Golkar dan PDI-P.

Publik tak sadar, hasil Pilkada DKI tidak serta-merta menjadi indikator awal kemenangan pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Mengapa?

Pertama, meski ramai dan menyita perhatian secara statistik, jumlah pemilih di Jakarta terlampau kecil jika dibandingkan wilayah lain.

Kedua, kinerja Gubernur DKI terpilih, baik berhasil ataupun gagal, adalah etalase bagi pemilih di daerah untuk menentukan pilihannya. Hal ini sudah terbukti pada Pilkada 2015 ketika pemilih daerah menjadikan pesona Jokowi sebagai representasi harapan masyarakat.

Pada sisi lain, keberhasilan Golkar dalam menguasai peta politik Tanah Air pada Pilkada 2017 membuat masuk akal bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih tutup mata dan telinga terhadap status Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian yang saat ini adalah Ketua Umum Golkar.

Tidak cukup itu saja, demi menjamin Golkar tetap dekat, ditambahkan pula menteri yang berasal dari Golkar. Bukan dari PDI-P yang notabene adalah partai asal Jokowi, atapun partai-partai koalisi yang lain.

Dukungan Golkar penting karena tahun ini digelar pilkada serentak di 171 daerah. Golkar ikut serta dalam 17 pilkada provinsi, 115 pilkada kabupaten, dan 39 pilkada kota.

Menariknya, dari sejumlah wilayah yang diikuti, khususnya di tingkat pilkada provinsi rupanya mayoritas wilayah justru menampilkan kontestasi antara PDI-P dan Golkar.

Saya mencatat kontestasi kedua partai pemenang Pilkada 2015 dan 2017 antara lain terjadi di wilayah Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Hanya tiga wilayah provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah yang menyajikan koalisi kedua Golkar dan PDI-P. Tiga wilayah yang saya yakini, asal tidak terjadi kondisi khusus serupa Pilkada DKI, akan dengan mudah dimenangkan dalam satu putaran.

Apakah perlu berharap kemenangan Golkar terjadi pada pilkada serentak tahun ini? Saya menilai tentu saja penting karena hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi Joko Widodo sebagai petahana untuk maju sebagai capres dalam Pemilu 2019.

Sebagai partai pendukung, Golkar terbilang kendaraan yang siap dan aman untuk ditunggangi. Selain andal, sejarah pun mencatat hingga saat ini Golkar tidak pernah mengganggu mitra koalisinya untuk menggapai posisi presiden. Asalkan jatah posisi kabinet bagi Golkar tetap ada.