Saat Pemilu Boleh Kampanye Negatif di Media Sosial, tetapi...

Menurut Nukman, kampanye negatif diperbolehkan di media sosial asal memperhatikan sejumlah hal.

"Tidak apa-apa, (kampanye negatif) itu bagus. Calon yang baru itu bisa membuat petahana keliatan buruk. Asal, posisinya fakta," ujar Nukman saat ditemui seusai diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Nukman mengatakan, yang dilarang adalah kampanye hitam, yakni menyebarkan konten bernada ujaran kebencian dan hoaks.

Sementara kampanye negatif merupakan suatu hal yang dianggap buruk dari kandidat lawan, tetapi berdasarkan fakta yang ada.

Para calon pemimpin baru bisa memanfaatkan kampanye negatif untuk menjatuhkan lawan politik.

Sementara itu, kata dia, calon petahana dapat menggunakan kampanye positif agar kembali terpilih.

"Cara yang benar adalah meningkatkan awareness mengenai apa yang sudah dikerjakan," kata Nukman.

Calon tersebut dapat mengampanyekan kinerja mereka selama menjabat di periode sebelumnya.

Mereka bisa menonjolkan apa yang dapat dicapai selama beberapa tahun ke belakang sehingga masyarakat menilai dari apa yang sudah dihasilkan ketimbang rumor mengenai calon tersebut.

"Publik akan memilih ulang atas apa yang sudah dilakukan, bukan dalam persepsi dia siapa," kata Nukman.

"Dengan catatan, kinerjanya memuasakan. Kalau memuaskan, banyak konten yang bisa digunakan untuk kampanye positif," lanjutnya.

Untuk Pilpres 2019, jika Joko Widodo kembali head to head dengan Prabowo Subianto, peta kampanye di media sosial diprediksi akan mirip dengan Pilpres 2014. Namun, variasinya akan sedikit berbeda.

Jika dulu kampanye di media sosial marak di Twitter dan Facebook, kini juga bergeser ke Instagram dan WhatsApp.

"Pihak yang berkepentingan di bidang politik, mereka tidak cukup main di FB atau Twitter karena pengin mendapat anak muda, pemilih pemula yang harus dipengaruhi," kata Nukman.

Intinya, kata Nukman, pola kampanye di media sosial tidak ada perubahan sama sekali antara 2014 dan 2019. Nantinya akan banyak konten negatif yang menjelekkan lawan politik.

"Sambil disisipi kampanye hitam yang bukan fakta, tetapi dijadikan dan digoreng seolah fakta. Itu akan terulang lagi di 2019," kata Nukman.