Pemerintah Nilai Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Ganggu Pilkada

Ini menyebabkan pemerintah sudah meminta KPK untuk mengurungkan niatnya dengan menunda pengumuman tersangka korupsi yang berasal dari para calon kepala daerah.

"Jangan sampai ada langkah-langkah tertentu yang justru mengganggu jalannya pemilu yang kita harapkan, sukses, aman, tertib," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat mengelar konferensi pers di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Menurut Wiranto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan para penyelengara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, sudah berbicara dengan KPK terkait hal tersebut.

Namun, pemerintah mengakui hal itu belum cukup. Oleh karena itu, kata Wiranto, pemerintah akan kembali bertemu dengan KPK untuk membicarakan rencana penetapan tersangka kepala daerah.

Menurut mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI itu, penetapan tersangka calon kepala daerah tidak masalah bisa pasangan calon tersebut belum resmi mendaftar di KPU.

Namun, saat ini semua pasangan calon kepala daerah sudah mendaftar dan resmi menjadi peserta pilkada. Oleh karena itu, penetapan tersangka dinilai akan berujung masalah.

"Kalau sudah ditetapkan paslon, itu bukan pribadi, terdapat milik para pemilih, milik partai-partai yang medukungnya. Risiko ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, pasti berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya," kata pendiri Partai Hanura ini.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan, KPK akan mengumumkan peserta Pilkada Serentak 2018 yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.

"Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu, Insya Allah kami umumkan," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin.