Membangun Narasi Keberagaman

Mereka diduga pelaku di balik serangkaian penyebaran informasi-informasi hoaks berbau SARA di dunia maya.

Capaian polisi dalam pengungkapan jaringan sindikat yang sempat memecah-belah sebagian warga patut mendapat apreasiasi. Akan tetapi, baik negara dan masyarakat tidak dapat berpuas hati.

Dampak yang telah terjadi dan pengaruh informasi yang telah diyakini oleh masyarakat justru jauh lebih penting untuk ditanggulangi dan dicegah agar kasus yang sama tidak terjadi kembali.

Negara perlu merebut kembali narasi keberagaman yang menjadi napas dari konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai negara yang menganut nilai-nilai demokrasi, isu soal batasan hukum mengenai kebebasan individu selalu menjadi perdebatan. Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dengan penegakan hukum selalu menjadi polemik.

Namun, yang perlu diingat, bagaimanapun, keterdesakan soal keamanan menjadi landasan penting kehidupan berbangsa dan bernegara yang tenteram.

Dengan begitu, tidak ada seorang warga pun di negeri ini yang bisa menerjemahkan jargon "kebebasan" secara sepihak sebagai bentuk kebebasan dirinya untuk mencederai kebebasan warga atau kelompok lainnya.

Bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat bersikap terhadap hal ini?

Kita perlu belajar dari Korea Selatan dengan kesuksesan pemerintahnya melakukan cultural engineering "hallyu" atau gelombang Korea dengan "beternak" budaya pop ala Korea hingga menjadi sebuah industri yang amat kuat di panggung global.

Perlu diingat, strategi pemerintah Korea Selatan bukanlah menyokong industri budaya pop yang telah ada di negerinya.

Namun, pemerintahlah yang dengan sistematis memang melakukan engineering, mencipta, menyemai, dan memasarkan budaya pop itu secara amat berkesadaran.

Bukan semata untuk membangun citra negeri Korea, namun lewat budaya pop itulah mesin ekonomi Korea menancapkan tonggak tersendiri di dunia.

Membangun narasi adalah pekerjaan yang bersifat soft power. Kebijakan soft power berfungsi menyokong sebuah narasi besar secara sistematis dengan stamina yang terjaga.

Disebut soft power karena kebijakan ini mengedepankan strategi kebudayaan yang daya penetrasinya ke masyarakat bisa kuat dan masif namun terasa "lunak".

Dengan cara main yang sama, pemerintah sebenarnya bisa melakukan engineering serupa, yakni menjadikan narasi tentang keberagaman atau kemajemukan bangsa sebagai sebuah pop culture yang terus disirami dan dipupuk.

Strategi ini pada dasarnya adalah bagaimana pemerintah memainkan peran dan power yang dimilikinya untuk menyokong (encouraging) suatu jenis narasi dan tidak menyokong (discouraging) suatu jenis narasi yang lain.

Narasi yang disokong atau didiseminasi tentulah narasi yang bernapas pro segala bentuk keberagaman SARA. Adapun narasi yang harus dikecilkan adalah narasi konservatif yang secara jelas ataupun terselubung tidak pro keberagaman.

Dengan begitu, perlu disusun parameter-parameter yang jelas tentang apa saja yang dianggap turunan dari narasi keberagaman tersebut.

Jangan sampai narasi keberagaman malah membuka ruang untuk dipelintir maknanya sehingga malah menjadi narasi keberagaman "bodong" versi kelompok konservatif atau puritan.

Cara paling strategis diseminasi narasi keberagaman (dengan parameter yang jelas tersebut) tentunya melalui perangkat birokrasi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan berbangsa, yakni berbagai kementrian lembaga.

Salah satu kementerian lembaga yang bisa memainkan peran kunci soal anggaran di sini adalah Kementerian Keuangan. Segala program yang mengandung narasi keberagaman menjadi parameter penilaian kinerja kementrian lembaga yang relevan. Yang semakin banyak alokasinya dan dievaluasi untuk menentukan kebijakan anggaran berikutnya.

Performa tersebut juga bisa disusun untuk membuat indeks ranking yang dipublikasi secara berkala tentang kementrian apa saja yang paling menyokong narasi keberagaman.

Salah satu kementrian yang harus mendapat tuntutan lebih adalah kementrian pendidikan yang bertanggung jawab menginternalisasi soal keberagaman ini dalam kurikulum pendidikan. Kementerian yang sudah terbukti melaksanakan program dengan narasi keberagaman ini harus mendapat perhatian lebih.

Dengan begitu, politik anggaran harus secara sadar dilakukan untuk kepentingan merawat diskursus keberagaman hingga menjadi budaya populer yang kuat dan mapan.

Saat ini, narasi keberagaman sangat dibutuhkan masyarakat dan belum terlambat untuk mulai membangun langkah-langkah strategis yang merujuk pada lingkup kebijakan tersebut.

Jangan sampai setiap momen politik--seperti yang akan kita hadapi tahun ini dan tahun 2019 mendatang--menjadi kesempatan bagi pihak-pihak keji untuk berulah memainkan isu identitas.

Indonesia bagaimanapun hanya akan tetap ada jika wajah keberagamannya dirawat secara strategis dan sistematis ketimbang hanya diterima sebagai anugerah (taken for granted), dan hanya digembar-gemborkan secara sloganistik dan retorika semata dalam pidato-pidato kenegaraan.