Soal Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka, PDI-P Kritik Sikap Ketua KPK

Karena itu, ia menilai semestinya Agus lebih berhati-hati dalam menyampaikannya kepada publik.

"Proses hukum silakan berjalan di situ harus mengedepankan prinsip keadilan jangan dilakukan adjustment melalui pernyataan di publik sebelum fakta hukum disampaikan di pengadilan itu sendiri," kata Hasto di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018).

Ia mempersilakan KPK menyampaikan data terkait korupsi, tetapi juga memperhatikan posisinya sebagai penegak hukum yang tidak boleh mendahului jalannya prosea hukum.

"Seluruh penegak hukum, tak hanya KPK juga harus berdisiplin menyampaikan sesuatu kepada publik, tidak hanya Ketua KPK," ucap Hasto.

Ia pun menjamin calon kepala daerah yang diusung PDI-P saat ini tidak tersangkut korupsi sehingga mereka tidak khawatir.

"PDI-P konsisten tidak pernah mencalonkan mereka yang berstatus tersangka karena ini bagian komitmen yang kami sampaikan kepada KPK untuk memberantas korupsi," lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, potensi korupsi meningkat menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018. KPK belakangan ini menangkap tangan beberapa calon kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada.

Namun, ternyata masih ada beberapa calon kepala daerah lainnya yang diduga melakukan korupsi dan akan segera ditindak.

"Info yang kami dapatkan, saat ini ada beberapa calon yang maju Pilkada yang 95 persen akan jadi tersangka," ujar Agus dalam Rakernis Polri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018).

"Ada beberapa yang sekarang running di Pilkada itu terindikasi sangat kuat mereka melakukan korupsi," lanjut dia.