Peserta Pemilu 2019 Diprediksi Bakal Miskin Agenda

Tulisan ini tidak untuk menunjukkan pesimisme terhadap tahap penyelenggaraan pemilu, yakni tahap kampanye. Namun, lebih menggambarkan kampanye-kampanye pada pemilu sebelumnya, yang diprediksi akan terjadi di Pemilu 2019, dan penulis tidak sama sekali berharap demikian.

Kampanye harus memuat pendidikan politik kepada rakyat secara masif akan gagasan dan ide-ide strategis dalam membangun bangsa dan negara Indonesia ke depan.

Secara teori, pada masa prarapat umum itu seharusnya publik sudah memperoleh informasi dan pemahaman mengenai 14 partai politik peserta pemilu dan para peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta calon presiden dan wakilnya.

Akan tetapi, jika kelak di dalam kenyataan sekitar separuh dari parpol-parpol itu dan peserta pemilu seperti DPD belum mengomunikasikan diri ke publik, menjadi sebuah ironi dalam pemilu.

Penyebabnya tentu bervariasi, mulai dari kurangnya dana sampai ke minimnya dukungan sukarela atau mungkin mempunyai rencana mengonsentrasikan kampanye ke masa kampanye rapat umum.

Seluruh pelosok Jakarta dan pelosok daerah di seluruh Indonesia akan dipenuhi stiker, poster, spanduk, baliho dan beragam atribut dihiasi wajah ratusan caleg untuk DPR, DPD maupun DPRD provinsi serta capres-cawapres.

Itu bisa saja terjadi mengingat pemilu 2019 nanti berlangsung serentak antara pemilihan anggota parlemen dan presiden-wapres.

Akan tetapi, hal itu diprediksi akan terbatas hanya pada mereka yang berasal dari beberapa parpol yang sudah dikenal publik. Sisanya mungkin masih sungkan memasarkan diri di ruang publik.

Rona wajah dan sosok peserta pemilu DPD mungkin lebih sedikit lagi yang sudah menjajakan diri ke publik untuk dipilih sebagai "senator".

Mungkin beberapa kandidat saja, baik di Jakarta maupun daerah, yang mencoba memasang baliho di tengah pertanyaan warga yang tentang siapa dia yang digambarkan di baliho.

Hasil kampanye berbulan-bulan yang cukup panjang itu bermuara pada kesimpulan publik tentang tidak adanya tawaran agenda. Setidak-tidaknya slogan aksentuatif yang memberi harapan, kecuali permohonan doa restu dan permintaan untuk dipilih.

Doris Cordes (2002) menggolongkan parpol berdasarkan perbedaan paradigma, yaitu paradigma integrasi yang bertujuan memelihara stabilitas sistem politik, paradigma kompetisi, dan paradigma transisi yang berorientasi perubahan serta pembaruan tatanan sosial-politik.

Di Indonesia, tidak ada perbedaan paradigma itu, seakan-akan ke-14 parpol itu berasal dari "keluarga inti politik" yang sama sehingga bahkan sulit dijumpai perbedaan agenda politik spesifik.

Publik yang kritis sekali pun tidak mengetahui persis perbedaan paradigma dan agenda parpol-parpol yang mengusung nilai-nilai agama dengan parpol-parpol yang mengklaim diri nasionalis ataupun kekaryaan.

Acara-acara resmi parpol nanti biasanya seperti pemilu-pemilu sebelumnya, yang hanya berakhir dengan pernyataan dan rekomendasi sumir, tidak keluar dengan konsepsi politik ke depan yang dapat ditawarkan kepada rakyat yang jelas kian cerdas secara politik.

Wacana politik sarat oleh "utak-atik politik" tentang pasangan capres/cawapres, koalisi parpol, spekulasi poros politik atau kinerja KPU, bukan polemik gagasan strategis untuk Indonesia yang akan datang.

Para kandidat "senator" alias peserta pemilu DPD lebih menarik lagi, amat jarang berkomunikasi ke publik.

Barangkali karena sistem ketatanegaraan kita masuk ke dalam kategori "pseudo-bikameral", tidak jelasnya fungsi dan otoritas DPD, sehingga sepanjang hampir lima tahun tak bergaung kontribusinya terhadap rakyat yang diwakili di masing-masing provinsi.

Patut diprediksi kampanye rapat umum yang akan sebentar lagi diselenggarakan masih tetap mempertontonkan pagelaran politik yang digambarkan di atas.