Sindikat Muslim Cyber Army dan Ancaman Rusaknya Demokrasi Indonesia

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho menjelaskan, penyebaran hoaks yang masif bisa mengacaukan opini publik di tengah kondisi demokrasi Indonesia yang masih muda.

Ia berkaca pada peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat yang memenangkan Donald Trump, serta adanya anggapan kemenangan Trump didukung oleh kacaunya opini publik.

"Di Amerika itukan orang menyebut Trump bisa menang karena terbantu atas kacaunya opini publik akibat derasnya serangan arus fake news waktu itu, yang bahkan pembuatnya juga berasal dari Eropa Timur seperti Russia," ujar Septiaji kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018).

Kemenangan Donald Trump, kata dia, membuat Perancis pada tahun 2016 melakukan upaya serius untuk menangkal hoaks, karena tidak ingin kejadian di Amerika terulang dan merusak kompetisi pilpres di Perancis.

"Sehingga, mereka membuat crosscheck initiative, yaitu inisiatif antar media, itu berkolabirasi melawan penyebaran berita bohong khusus untuk pilpres di perancis yang waktu itu dimenangkan oleh Macron," ujarnya.

Septiaji khawatir penyebaran hoaks yang sangat masif dan banyaknya perdebatan di medsos akibat isu hoaks akan mengganggu jalannya demokrasi di Indonesia. Pasalnya, hoaks membuat masyarakat tak mampu memperdebatkan hal-hal yang bersifat substantif.

"Isu-isu panggung opini publik di media sosial itu bisa membuat masyarakat teralihkan, yang seharusnya mereka memperdebatkan hal hal yang substantif. Jadi hoaks ini merusak demokrasi," tegasnya.

Oleh karena itu, Septiaji menilai perlunya upaya bersama menahan tingginya arus hoaks di media sosial demi menyelamatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal mengatakan, isu provokatif yang disebarkan kelompok The Family Muslim Cyber Army (MCA) tak hanya soal diskriminasi SARA, tapi juga soal isu penganiayaan ulama.

Belakangan, isu tersebut merebak di media sosial dan kebanyakan kabar yang disebar adalah hoaks atau berita bohong.

"Upaya-upaya provokasi itu seperti menyampaikan isu-isu yang negatif tentang PKI, juga tentang penganiyaan ulama," ujar Iqbal di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Di samping itu, para pelaku juga menyebarkan ujaran kebencian terhadap presiden dan beberapa tokoh negara.