Demikian salah satu hasil evaluasi program BPNT yang mengemuka dalam rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Rabu (7/2/2018).
"Tadi evaluasi dari beberapa perjalanan selama ini, diharapkan segera ada perbaikan. Khususnya data, karena itu sangat signifikan. Kalau masalah data, ada yang harusnya dapat tetapi tidak dapat. Dan kebalikannya. Ini (harus) disinkronkan dalam satu pintu," kata Moeldoko.
Lebih lanjut, dia menegaskan kepada pelaksana program ini di lapangan untuk mengevaluasi pendataan yang telah dilakukan.
"Tidak boleh lagi (pendataan) itu diintervensi kanan-kiri," katanya.
Meski demikian, Moeldoko tidak menjelaskan secara detil mekanisme pendataan agar tidak ada intervensi yang memungkinan penerima program ini tidak tepat sasaran.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, realisasi BPNT bulan Januari sedikit meleset, tidak mencapai target 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Artinya tidak tepat sasaran dan masih ada beberapa yang belum menggunakan kartu, karena belum paham. Jadi sosialisasi mesti harus diperbaiki," kata Bambang.
Rakor tingkat menteri program BPNT dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani, dan diikuti sejumlah menteri dan pejabat terkait diantaranya Moeldoko, Bambang Brodjonegoro, Gubenur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, perwakilan dari Kementerian Sosial, TNP2K, Bulog, dan bank-bank Himbara.
https://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/20574311/kata-moeldoko-bantuan-pangan-non-tunai-belum-tepat-sasaran