Salin Artikel

Ditjen PAS Tunggu Rekomendari KPK soal Bebas Bersyarat Nazaruddin

‎Kepala Subbagian Humas Ditjen PAS, Ade Kusmanto mengatakan, surat tersebut telah dikirim ke KPK pada Senin (5/2/2018).

Saat ini, Ditjen PAS Kemenkumham masih menunggu hasil rekomendasi dari KPK sebelum memberikan keringanan hukuman untuk Nazaruddin.

"Suratnya sudah dikirim, kami masih menunggu hasil (rekomendasi) dari KPK," ujar Ade Kusmanto saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (6/2/2018).

Diketahui, usulan bebas bersyarat Nazaruddin muncul dari Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Dedi Handoko.

Dedi mengusulkan agar Nazaruddin mendapatkan asimilasi atau pembauran di masyarakat sebelum diberikan keringanan bebas bersyarat.

Atas usulan itu, Ditjen PAS Kemenkumham sudah menerima dan mempelajari usulan dari Lapas Sukamiskin.

‎Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah juga menyatakan akan mempelajari lebih lanjut usulan tersebut setelah pihaknya menerima surat permintaan rekomendasi dari Ditjen PAS Kemenkumham.

(Theresia Felisiani/Tribunnews.com)
--
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: "Sudah Bersurat, Ditjen PAS Tunggu Rekomendari KPK Soal Bebas Bersyarat Nazaruddin"

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/07540741/ditjen-pas-tunggu-rekomendari-kpk-soal-bebas-bersyarat-nazaruddin

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Nasional
PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Nasional
Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Nasional
Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Nasional
Pemerintah Bakal Bikin Tanggul di Kampung Belawan Bahari Medan untuk Atasi Rob

Pemerintah Bakal Bikin Tanggul di Kampung Belawan Bahari Medan untuk Atasi Rob

Nasional
Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Nasional
Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Nasional
UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

Nasional
KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

Nasional
Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu 'Potong Bebek Angsa'

Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu "Potong Bebek Angsa"

Nasional
Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Nasional
Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Nasional
Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.