Salin Artikel

Hanura Kubu Daryatmo Tolak Tawaran Menggiurkan OSO, Ini Alasannya

"Ada tawaran Pak Daryatmo Sekjen, Pak OSO Ketum," ujar Wakil Sekjen Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Dadang mengatakan, kubu Daryatmo menolak tawaran itu sebab ingin agar kepengurusan Partai Hanura dikembalikan kepada hasil munaslub akhir 2016 lalu.

Saat itu, kursi Ketua Umum Partai Hanura dijabat oleh Oesman Sapta Odang. Sementara itu kursi Sekretaris Jenderal Partai Hanura dipegang oleh Syarifudin Sudding.

Menurut Dadang, Daryatmo sebagai ketua umum Partai Hanura hasil munaslub pada Januari 2018, mengembalikan tawaran itu kepada DPD Partai Hanura yang ikut munaslub di Kantor DPP Hanura Bambu Apus pada 18 Januari 2018.

"Pak Daryatmo mengembalikan ke forum DPD. Forum DPP dan DPD tidak sepakat dan tetap (ingin) Pak Sudding sebagai Sekjen," kata Dadang.

Kedua kubu di Partai Hanura, kubu OSO dan Daryatmo, sudah sepakat untuk berdamai. Namun, belum ada titik temu dalam tahapan rekonsiliasinya.

Dadang Rusdiana sebelumnya mengungkapkan, dalam pertemuan terakhir tim rekonsiliasi Kamis (25/1/2018) malam, kubu OSO menolak usulan kubu Daryatmo.

"Kami menyayangkan sikap dari kubu Manhattan (OSO) yang saya kira tidak mencerminkan rekonsiliasi dengan sungguh-sungguh," ujarnya dalam jumpa pers.

Menurut Dadang, sebenarnya kedua kubu sudah sepakat untuk memulai rekonsiliasi dari nol. Namun saat pembicaraan tim dimulai, kedua kubu punya pandangan berbeda soal titik awal itu.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/26/20590861/hanura-kubu-daryatmo-tolak-tawaran-menggiurkan-oso-ini-alasannya

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

Nasional
Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Nasional
Melihat 'Dome' Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-'Waterproofing' Rp 4,5 Miliar

Melihat "Dome" Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-"Waterproofing" Rp 4,5 Miliar

Nasional
KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

Nasional
UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

Nasional
Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Nasional
Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Nasional
Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Nasional
Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Nasional
Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.