Salin Artikel

Ini Alasan Perwira TNI dan Polri Dimungkinkan Jadi Penjabat Gubernur

Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2018 memungkinkan penjabat gubernur diambil dari unsur di luar Kemendagri.

Salah satu pertimbangannya, daerah tersebut dianggap rawan konflik dan perlu ada orang yang memiliki kekuatan untuk mengelolanya.

"Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dan respons yang lebih efektif dan baik dalam memposisikan potensi konflik tersebut menjadi tidak terjadi atau minimalisir," ujar Muradi melalui siaran pers, Jumat (26/1/2018).

Penjabat Gubernur dari perwira Polri dan TNI pernah diterapkan pada Pilkada langsung 2015. Saat itu, kedua perwira ditempatkan sebagai penjabat Gunernur Aceh dan Sulawesi Barat.

Alasan potensi konflik di kedua daerah tersebut menjadi dasar penunjukan polisi dan tentara untuk menduduki posisi tersebut.

Dengan demikian, diharapkan ada koordinasi yang lebih mudah dibandingkan jika dijabat oleh yang bukan dari unsur institusi keamanan.

Pertimbangan selanjutnya, penegasan netral dalam pelaksanaan pilkada. Muradi menyebutkan, ada potensi ketidaknetralan yang bisa mengganggu kualitas pelaksanaan pilkada.

"Sejak awal potensi konflik di Sumatera Utara dan Jabar sebagai mana dua daerah tersebut mengemuka karena calon yang maju salah satunya berasal dari unsur TNI atau Polri. Maka perlu penegasan dari penjabat gubernur untuk tetap menjaga jarak dan pelayanan ke warga tidak terganggu," kata dia.

Muradi tak memungkiri bahwa banyak pihak yang menentang perwira aktif menjadi penjabat gubernur karena bertentangan dengan UU Polri dan TNI.

Baik polisi dan tentara diwajibkan menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Namun, kata Muradi, keberadaan untuk mengisi jabatan sebagai pejabat kepala daerah tersebut dimungkinkan karena penekanannya pada pelayanan sebagai kepala daerah.

"Apalagi, bukan tanpa masalah saat penjabat gubernur diisi oleh Sekda menjadi permasalahan tersendiri, karena adanya interaksi yang bersifat tidak netral," kata Muradi.

Pertimbangan strategis lainnya adalah penekanan bahwa Kemendagri ingin memastikan bahwa pelaksanaan pilkada harus menjadi ajang melakukan kontrak baru antara publik dengan para kandidat tanpa paksaaan.

Sejauh ini, kata Muradi, Kemendagri menganggap hal tersebut sulit dilakukan jika berasal dari unsur sipil Kemendagri.

Oleh karena itu, upaya tersebut harus dilakukan dalam perspektif lain.

Muradi mengatakan, pada Pilkada langsung 2015 yang melibatkan penjabat gubernur dari perwira aktif, pelaksanaan Pilkada di Aceh dan Sulbar relatif berjalan baik.

"Pada kondisi tertentu dan pertimbangan strategis dimungkinkan dilakukan, yang mana pada pilkada 2018 ini juga memiliki pertimbangan yang kurang lebih sama," kata Muradi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/26/13033341/ini-alasan-perwira-tni-dan-polri-dimungkinkan-jadi-penjabat-gubernur

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Pastikan Pemerintah Terus Kawal Kasus Pembunuhan Brigadir J

Mahfud Pastikan Pemerintah Terus Kawal Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Teka-teki Motif di Balik Skenario Mematikan Sang Jenderal untuk Brigadir J

Teka-teki Motif di Balik Skenario Mematikan Sang Jenderal untuk Brigadir J

Nasional
Pilpres 2024: Berebut Narasi Ruang Publik

Pilpres 2024: Berebut Narasi Ruang Publik

Nasional
Status Irjen Ferdy Sambo di Polri Akan Diputuskan Dalam Sidang Etik

Status Irjen Ferdy Sambo di Polri Akan Diputuskan Dalam Sidang Etik

Nasional
Ferdy Sambo dan Kasus Brigadir J, dari Belasungkawa Berujung Tersangka

Ferdy Sambo dan Kasus Brigadir J, dari Belasungkawa Berujung Tersangka

Nasional
Datangkan Orangtua, Cara Timsus Bikin Bharada E Ungkap Fakta Penembakan Brigadir J

Datangkan Orangtua, Cara Timsus Bikin Bharada E Ungkap Fakta Penembakan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Nasional
Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Nasional
Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Nasional
Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Nasional
4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Nasional
Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Nasional
Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi 'Jubir' Polri

[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi "Jubir" Polri

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.