Salin Artikel

KPK Akan Umumkan LHKPN Peserta Pilkada pada 12 Februari 2018

Menurut Cahya, pengumuman LHKPN akan dilakukan oleh KPK pada 12 Februari 2018, setelah penetapan peserta pilkada.

"Masyarakat bisa melihat setelah penetapan peserta (pilkada) oleh KPU tanggal 12 Februari. KPK juga setelah itu mengumumkan LHKPN kepada masyarakat," ujar Cahya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2018).

Cahya mengatakan, proses pelaporan LHKPN calon peserta pilkada telah dilakukan KPK sejak 3 Januari 2018 hingga 19 Januari 2018.

Selain menerima laporan, KPK juga secara proaktif membantu calon peserta pilkada dalam membuat pelaporan.

"Kami juga proaktif. Intinya KPK ingin memfasilitasi dan mempermudah supaya orang yang mencalonkan bisa melaporkan hartanya," tutur Cahya.

Setelah pengumuman, lanjut Cahya, KPK akan melakukan proses verifikasi terhadap seluruh data LHKPN. Ia juga berharap bantuan dari masyarakat dan media massa terkait proses verifikasi tersebut.

Sebab, tidak menutup kemungkinan masih ada data yang belum dilaporkan atau data yang tidak sesuai dengan harta yang sebenarnya dimiliki.

"Bantuan dari masyarakat dan teman-teman media sangat diharapkan begitu sudah diumumkan resminya. Silakan berikan masukan kepada KPK. Mungkin masih ada yang belum dilaporkan atau laporannya tidak benar," kata Cahya.

Berdasarkan data di situs KPK per 24 Januari 2018, tercatat ada 1.163 bakal calon kepala daerah yang telah melaporkan LHKPN.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/24/16192161/kpk-akan-umumkan-lhkpn-peserta-pilkada-pada-12-februari-2018

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Siap Fasilisi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

KY Siap Fasilisi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

Nasional
Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa 'Lockdown'

Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa "Lockdown"

Nasional
Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Nasional
PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

Nasional
Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Nasional
Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Nasional
Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Nasional
Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Nasional
Kembali Ditanya soal Kepastian 'Reshuffle' Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Kembali Ditanya soal Kepastian "Reshuffle" Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Nasional
Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Nasional
Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Nasional
Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Nasional
2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Nasional
Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi 'Salaman'

Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi "Salaman"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.