PDI-P: Puan Boleh Aktif di Partai Lagi karena Presiden Beri Kelonggaran

Oleh karena itu, menurut dia, tidak masalah jika  kader PDI-P yang ada di kabinet kembali aktif di parpol.

Ia mencontohkan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Pada Kongres PDI-P 2015, Puan masih dipercaya oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menjabat posisi Ketua bidang Politik dan Keamanan PDI-P.

Dengan kondisi saat ini, Hendrawan menilai Puan kembali bisa aktif di partai.

"Ya bisa, boleh aktif. Tidak harus, tapi boleh aktif karena Presiden sudah memberi kelonggaran ya," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Senin (22/1/2018).

Baca: PAN Minta Jokowi Konsisten soal Larangan Rangkap Jabatan

Hendrawan menilai, Jokowi telah memberi kelonggaran karena mengizinkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Jokowi mengaku sulit mencari pengganti Airlangga karena masa pemerintahannya tinggal satu setengah tahun.

Selain itu, Idrus Marham yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri Sosial juga tetap masuk dalam kepengurusan baru Golkar sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif.

Ada juga Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang masih menjabat sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar.

Hendrawan mengaku tidak mempermasalahkan rangkap jabatan yang diemban tiga kader Golkar di kabinet itu.

"Pada saat itu (awal pemerintahannya) Presiden mengimbau, artinya membuat pernyataan subjektif bahwa menteri jangan aktif di parpol. Itu lah sebabnya Ibu Puan Maharani langsung nonaktif. Pak Wiranto juga, yang lain juga. Itu sebabnya Ketum PKB tak jadi menteri. Ketum PPP tak jadi menteri," kata Hendrawan.

"Tapi setelah dilihat perkembangan setiap pilihan mempunyai konsekuensi. Kalau konsolidasi partai, sebenarnya lebih bagus orang yang di partai sekaligus di kabinet supaya apa yang diputuskan di kabinet langsung bisa dieksekusi di tingkat parlemen, langsung bisa ditindak lanjuti di tingkat jajaran partai," tambah dia.

Anggota Komisi XI ini yakin, para menteri yang rangkap jabatan di parpol juga tidak akan terganggu kinerjanya dan bisa membagi waktu dengan baik.

Apalagi, menjelang tahun politik 2019, Hendrawan menilai, wajar apabila Jokowi memberi kelonggaran.

"Di tahun politik sepertinya tidak realistis mengekang orang yang habitatnya politisi untuk tidak boleh berpolitik," kata dia.