Salin Artikel

Anggota DPD Minta Kepala Daerah Tolak Beras Impor

Ia menilai, rencana pemerintah melalui Menteri Perdagangan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton pada akhir Januari akan sangat merugikan petani.

"Saya mengajak para gubernur yang jadi lumbung beras nasional agar menolak beras impor," kata Asri Anas kepada Kompas.com, Selasa (16/1/2018).

Asri mengatakan, kebijakan impor beras sangat mengecewakan karena pada Januari dan Februari 2018, umumnya panen raya terjadi seluruh Indonesia.

Apalagi, Kementerian Pertanian mengklaim Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329.000 ton pada Januari 2018.

Kementan menyatakan, sepanjang 2017, produksi beras mencapai 2,8 juta ton. Sementara, tingkat konsumsi beras sekitar 2,5 juta ton.

"Simpang siur data yang dikeluarkan oleh pemerintah juga membuktikan secara nasional pemerintah tidak memiliki mutu data pangan yang baik mulai dari poduksi sampai kebutuahn nasional," kata senator asal Sulawesi Barat ini.

Ia menegaskan, langkah impor ini membuktikan bahwa pemerintah tidak serius memerbaiki tata kelola beras, khususnya pada upaya membela dan memperbaiki kesejahteraan petani.

Asri mengaku mendapat keluhan langsung dari petani di daerah pemilihannya.

"Mereka berharap pemerintah memperbaiki kesejahteraan petani dengan mnaikkan daya beli pemerintah kepada padi petani. Tapi ini tidak terjadi, bahkan pemerintah mengimpor beras," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/18124231/anggota-dpd-minta-kepala-daerah-tolak-beras-impor

Terkini Lainnya

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke