Fadli Zon Sebut Ada 4 Kejanggalan dalam Rencana Impor Beras

Menurutnya, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini dimiliki.

“Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain. Paling tidak ada empat keanehan yang saya catat," kata Fadli melalu keterangan tertulis, Minggu (14/1/2018).

Pertama, papar Fadli, Kementerian Pertanian (Kementan) hingga saat ini mengklaim Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329.000 ton pada Januari 2018

Dengan mengacu data BPS, Kementan menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi beras sekitar 2,5 juta ton.

"Jika angka-angka ini benar, kita seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik," tutur Fadli.

Kedua, ia mengatakan pemerintah menyebut kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah, namun izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium.

Menurut dia, hal itu tidak masuk akal karena yang dianggap langka adalah beras medim, bukan premium.

Keanehan ketiga, lanjut Fadli, pemerintah berdalih impor beras bulan ini untuk menstabilkan harga beras, artinya untuk keperluan umum. Ia menggarisbawahi, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Bulog (Badan Urusan Logistik).

Karena itu, ia menilai janggal lantaran Menteri Perdagangan malah memberikan izinnya ke perusahaan lain, bukan Bulog.

Keempat, papar Fadli, izin impor beras dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani sedang menghadapi musim panen. Baginya, empat keanehan itu membuktikan pemerintah selama ini tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan.

Ia pun menyarankan pemerintah untuk melakukan operasi pasar jika memang kenaikan harga beras terjadi di tengah surplus-nya persediaan.

Kalaupun terpaksa impor, Fadli menegaskan harus dilakukan oleh Bulog. Ia pun meminta Bulog tak mencari untung dengan dalih menstabilkan harga, sehingga prosesnya harus transparan dan diawasi ketat.

"Jikapun stok beras kita memang minus, yang artinya pemerintah selama ini berbohong dengan klaim surplus beras, saya berharap agar setiap rencana impor, berapa jumlah yang perlu diimpor, dan kapan sebaiknya impor dilakukan, dikaji secara matang dan transparan dulu," sambung politisi Gerindra itu.