Jelang Pilkada Serentak, KPK-Polri Akan Bentuk Satgas "Money Politic"

Kontestasi politik tersebut kerap menjadi ajang bagi-bagi uang oleh pasangan calon agar masyarakat di daerah memilihnya.

Oleh karena itu, Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi akan membentuk satuan tugas yang akan menangani masalah money politic.

"Saya sudah koordinasi dengan Ketua KPK minggu lalu bahwa kita juga akan mengawasi money politic karena ini berdampak negatif pada proses demokrasi kita," ujar Tito dalam paparan Kinerja Polri 2017 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Tito mengatakan, proses demokrasi, termasuk Pilkada membutuhkan biaya tinggi. Untuk kampanye saja, calon Bupati harus merogoh kocek sekitar Rp 30-40 miliar. Sedangkan calon Gubernur memerlukan dana lebih besar, sekitar Rp 100 miliar.

Calon kepala daerah tersebut perlu membangun jaringan setidaknya satu hingga dua tahun. Salah satu cara instan agar menarik minat masyarakat adalah dengan membagikan uang atau sembako.

"Begitu sudah terpilih jadi kepala daerah, gaji seorang bupati paling top dengan segala tunjangan Rp 300 juta. Dikali 12, Rp 3,6 miliar. Dalam lima tahun yang keluar berapa? Apa mau tekor?" kata Tito.

Karena ingin modal saat kampanye kembali, kata Tito, maka cara-cara kotor pun dilakukan. Di situlah korupsi muncul. Kepala daerah mengambil komisi dari proyek, perijinan, dan lain sebagainya. Ia menganggap, politik uang sudah membuat sistem yang memaksa kepala daerah harus korupsi.

Apalagi, kesadaran berdemokrasi yang bersih belum merata, terutama di kalangan bawah. Sehingga yang terjadi adalah orang yang memiliki kuasa politik memanipulasi demokrasi itu sendiri.

"Itu terjadi, orang tidak melihat program kampanye tapi dilihat yang datang ada duit enggak," kata Tito.

Tito mengatakan, hal itu sudah dibahas mendalam dengan pimpinan KPK. Usulan tersebut juga mendapat respon positif. Satgas tersebut nantinya akan dibentuk oleh Bareskrim Polri dan menarik anggpta yang memiliki idealisme kuat untuk memerangi politik uang. Nantinya akan ada anggaran khusus untuk satgas tersebut.

Rencananya, Januari 2018, satgas tersebut sudah mulai bergerak. Polri dan KPK akan membagi porsi dalam penanganan perkaranya.

"Polri-KPK punya kemampuan yang kira-kira nanti menyangkut figur-figur yang bisa ditangani KPK, mereka tangani. Yang tidak bisa sama KPK, serahkan ke Polri," kata Tito.

"Kita lihat nanti wilayah mana yang rawan money politic sehingga kecenderungan money politic ini membuat masyarakat takut disuap," lanjut dia.