Salin Artikel

Ketum Golkar Resmi Dikukuhkan, Bagaimana Posisi Ketua DPR?

Posisi Setya Novanto di partai resmi digantikan Airlangga. Bagaimana nasib pengganti Novanto di DPR?

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menuturkan, posisi Ketua DPR akan dibicarakan pada forum rapat pleno DPP Partai Golkar. Namun, ia belum dapat memastikan kapan pleno tersebut akan digelar.

"Ketua DPR ini akan diputuskan oleh rapat pleno DPP," ujar Nurdin seusai Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu.

Nurdin menambahkan, baik forum seperti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) maupun Munaslub hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Jadi, pembahasan soal Ketua DPR tak dibahas dalam forum-forum tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai beberapa nama yang beredar sebagai calon Ketua DPR, Nurdin memahami bahwa banyak nama yang beredar ke publik.

Menurut dia, Golkar memiliki 91 kader di DPR dengan kapasitas yang mumpuni untuk menjadi Ketua DPR sehingga Golkar tidak akan kesulitan memilih nama.

"Artinya bahwa begitu banyak kader Golkar yang bisa dipertimbangkan menjadi Ketua DPR," kata mantan Ketua Umum PSSI itu.

Munaslub Partai Golkar menyepakati masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto hingga 2019 dan bisa diperpanjang melalui forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Airlangga ditunjuk secara aklamasi sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto yang tengah menjalani proses hukum terkait proyek e-KTP.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/20/12393891/ketum-golkar-resmi-dikukuhkan-bagaimana-posisi-ketua-dpr

Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke