Salin Artikel

Dedi Mulyadi Bantah Ada Kesepakatan dengan Airlangga soal Pencabutan Dukungan Ridwan Kamil

Hal itu disampaikan Dedi terkait pencabutan rekomendasi Golkar untuk Pilkada Jabar yang sebelumnya diberikan kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

"Enggak, enggak. Saya konsen dukung perubahan Golkar, bukan dasar pencalonan Pilkada Jabar. Dasar saya adalah ingin melakukan perubahan di Golkar," kata Dedi di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Ia mengembalikan pencalonan Pilkada Jabar kepada Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang akan melakukan rapat dipimpin tim pilkada pusat.

Saat ditanya apakah Airlangga menjanjikan kepadanya tiket untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat, Dedi mengaku percaya dengan rasionalitas Ketua Umum Golkar itu dalam menentukan pilihan calon gubernur Jawa Barat.

"Ya, nanti kita lihat bersama. Nanti kami bahas secara rasional di DPP, DPD, duduk bersama bahas segala kemungkinan yang akan terjadi di Pilgub Jabar," ujar Bupati Purwakarta itu.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jabar 2018.

Ridwan Kamil dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi Partai Golkar untuk menggandeng Daniel Muttaqien Syaifullah sebagai bakal calon wakil gubernur sampai batas waktu yang ditentukan pada (25/11/2017) sebagaimana rekomendasi partai.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham ditulis bahwa keputusan itu diambil semata-mata lantaran ingin menjaga kehormatan dan marwah serta kepentingan Partai Golkar di Jawa Barat.

DPP Golkar sebelumnya memberikan rekomendasi mendukung Ridwan Kamil. Hal itu dilakukan ketika kepemimpinan Setya Novanto.

(baca: Ridwan Kamil Tak Ingin Sendiri Putuskan Pendampingnya di Pilkada Jabar)

Ridwan Kamil sebelumnya menginginkan adanya musyawarah mufakat untuk memilih calon wakil gubernur pendampingnya.

Musyawarah itu harus melibatkan semua parpol pendukung. Pasalnya, setiap parpol pendukung mengajukan kadernya untuk mendampingi Ridwan Kamil.

"Semua ini harus dimusyawarahkan. Karena yang namanya koalisi itu kan ada empat, yakni Nasdem, PPP, PKB, dan Golkar. Setiap permintaan satu partai harus diobrolkan kepada tim koalisi lain," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/11375241/dedi-mulyadi-bantah-ada-kesepakatan-dengan-airlangga-soal-pencabutan

Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke