Salin Artikel

DPD Golkar Jabar Tak Tahu Alasan Pasti Mengapa Rekomendasi Ridwan Kamil Dicabut

"Ada tim Pilkada pusat yang memberikan masukan yang mungkin melihat, sejak dikeluarkan rekomendasi (24/10/2017) sampai dengan (25/11/2017) perkembangan yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Golkar Jawa Barat MQ Iswara di hotel Sultan Jakarta, Minggu malam (17/12/2017).

Meski demikian, Iswara mengatakan tak tahu persis apa alasan pencabutan dukungan itu. Ia hanya tahu alasan pencabutan dukungan untuk wali kota Bandung tersebut sebagaimana yang ada di surat yang beredar luas di media massa.

"Kami tak tahu persis, kami tak ingin mengira-ngira. Tapi yang pasti tim Pilkada pusat lah yang memberikan masukan kepada DPP Golkar. Jadi informasi yang kami terima tim Pilkada pusat, yang memberikan masukan kepada DPP Golkar secara institusi," ujar dia.

Iswara pun menambahkan, penetapan atau pencabutan dukungan untuk bakal calon kepala daerah baik gubernur, bupati/kota sepenuhnya adalah kewenangan DPP Partai Golkar.

"Dalam hal ini secara eksekutif dilaksanakan oleh tim Pilkada pusat. Jadi setelah tidak ada komunikasi itu DPP yang menilai sampai hari ini. DPP yang mengeluarkan surat pencabutan rekomendasi. Jadi prosesnya DPP yang lebih tahu," ujar Iswara.

Sebelumnya, beredar surat pencabutan dukungan DPP Partai Golkar untuk Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2018.

Ridwan Kamil dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi Partai Golkar untuk menggandeng Daniel Muttaqien Syaifullah sebagai bakal calon wakil gubernur sampai batas waktu yang ditentukan pada (25/11/2017) lalu, sebagaimana rekomendasi partai.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji pun membenarkan surat yang beredar dengan alasan seperti yang tertulis di surat bernomor R-525/GOLKAR/XII/2017 dan tertanggal 17 Desember 2015 tersebut.

"Benar. Alasannya tertera dalam surat," kata Sarmuji dikonfirmasi, Minggu (17/12/2017).

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham itu tertulis bahwa keputusan itu diambil semata-mata ingin menjaga kehormatan dan marwah serta kepentingan Partai Golkar di Jawa Barat.

Dengan keputusan tersebut, DPP Partai Golkar pun menyatakan surat rekomendasi/pengesahan untuk Ridwan Kamil dengan Daniel Muttaqien Syarifuddin dalam surat bernomor R-485/GOLKAR/X/2017 dan tertanggal 24 Oktober 2017, sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat 2018 tak lagi berlaku.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/05242091/dpd-golkar-jabar-tak-tahu-alasan-pasti-mengapa-rekomendasi-ridwan-kamil

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Nasional
Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Nasional
RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Nasional
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Nasional
Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

Nasional
KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Nasional
Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Nasional
KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

Nasional
Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Nasional
Blak-blakan Aiman-Gibran: Tentang Beras yang Disembunyikan hingga Ibu Iriana Mulai Cicil Kemas Barang

Blak-blakan Aiman-Gibran: Tentang Beras yang Disembunyikan hingga Ibu Iriana Mulai Cicil Kemas Barang

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Elon Musk, Buka Peluang Kerja Sama dengan RI

Pertemuan Jokowi dan Elon Musk, Buka Peluang Kerja Sama dengan RI

Nasional
Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP

Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP

Nasional
Asas Peradilan Pidana di Indonesia

Asas Peradilan Pidana di Indonesia

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.