Idrus: Penunjukan Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR Sesuai Prosedur

"Dan tentu saya selaku sekjen dan sekarang Plt ketua umum memproses itu dan tentu saya kembali pada tata kerja yang ada," kata Idrus di Hotel Peninsula, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Idrus mengatakan, dalam mekanisme Partai Golkar, ketua umum memang memiliki wewenang untuk menentukan jabatan strategis, baik duta besar, menteri, hingga ketua DPR. Oleh karena itu, tak perlu dilakukan rapat pleno terlebih dahulu.

"Dalam tata kerja Partai Golkar memang menempatkan ketua umum sebagai kunci yang punya kewenangan, untuk menentukan segala kebijakan, termasuk mendistribusikan kader-kader," ujar Idrus.

Kendati demikian, Idrus tak mempermasalahkan penolakan para anggota fraksi Golkar yang menyebabkan Aziz gagal menjadi ketua DPR. Menurut dia, penolakan itu terjadi karena dinamika internal yang tengah berlangsung di partai beringin.

Banyak kader yang meminta penunjukan ketua DPR dilakukan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa. Dengan begitu, sudah terpilih ketua umum baru pengganti Setya Novanto yang kini sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sebelumnya pengisian menteri enggak ada ramai-ramai, pengisian dubes atau apa saja enggak ada ramai-ramai. Saya melihat ini hanya ada satu dinamika seperti itu," ujarnya.