Istana: Presiden Tak Campuri Penggantian Novanto sebagai Ketua DPR

Hal tersebut dikatakannya menanggapi langkah Setya Novanto yang menulis surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR, serta menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya memimpin parlemen.

"Dalam konteks ini, itu kan domainnya legislatif ya, tentu Presiden tidak ikut campur ya. Serahkan saja sepenuhnya ke DPR, mekanisme yang ada di DPR," kata Johan Budi, saat ditemui disela acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Presiden, menurut Johan, menyerahkan sesuai dengan mekanisme di DPR dan partai. Diketahui, pergantian Ketua DPR merupakan wewenang fraksi dan Partai Golkar.

"Intinya gini, semua mekanisme itu kewenangan ada di DPR dan partai, tentu itu domain legislatif. Presiden tidak ikut campur, siapa pun yang jadi, siapa pun yang melakukan proses itu, Presiden menyerahkan mekanisme di DPR dan partai," ujar Johan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan yang sama juga mengungkapkan hal serupa.

"Pemerintah ikut apa mekanisme yang ada di DPR," ujar Tjahjo.

"Biarlah mekanisme tatib di DPR gimana, kan melalui mekanisme partai, dari orang partai yang mengganti bagaimana mekanismenya, di DPR juga ada mekanisme, kami ikut saja," tambah Tjahjo.

Soal bagaimana pemerintah bersinergi jika benar Aziz memimpin Senayan, Tjahjo mengatakan yang dilantik secara sah-lah yang diakui pemerintah.

"Kami tidak melihat orang, siapapun yang diusulkan oleh partai, yang disahkan dalam paripurna DPR, yang dilantik sebagai Ketua DPR, ya itu lah yang pemerintah akui," ujar Tjahjo.

Novanto yang kini meringkuk di Rutan KPK sebelumnya menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya memimpin parlemen.

Penunjukan itu disampaikan Novanto bersamaan dengan surat pengunduran dirinya yang dikirimkan kepada DPR dan Fraksi Golkar, beberapa waktu lalu.

Hal tersebut mengejutkan internal Golkar sebab dilakukan tanpa melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.