Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR, Surat Novanto Dianggap Cacat Prosedur

Ia menyatakan, semestinya penunjukan tersebut didahului dengan oleh rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Sebab, lanjut dia, keputusan strategis semacam itu harus diambil secara kolektif kolegial.

Hal itu, papar Ace, tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

ART Pasal 27 Ayat 2 menyatakan, DPP mengangkat, menetapkan dan memberhentikan alat kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sedangkan pada AD Pasal 19 Ayat 1, disebutkan bahwa DPP adalah Badan Pelaksana Tertinggi Partai yang bersifat kolektif.

"Maka sebaiknya usulan tersebut diabaikan saja terutama oleh fraksi partai lain dan pimpinan DPR RI lain," kata Ace melalui keterangan tertulis, Senin (11/12/2017).

Ia menambahkan, boleh saja Novanto mengusulkan Aziz, demikian pula dengan kader Partai Golkar lainnya. Akan tetapi, usulan tersebut harus dibawa dan dibahas ke dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.

Selain itu, ia mengatakan, semestinya merujuk pada ketentuan rpat pleno pada 20 November 2017, pengangkatan Ketua DPR dibicarakan setelah praperadilan dan dalam forum rapat pleno.

"Saya tetap mengusulkan tentang penetapan Ketua DPR RI itu dibahas setalah digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang Insya Allah akan dilaksanakan sebelum bulan Desember ini berakhir," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan adanya pertemuan antarfraksi yang diinisiasi Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal.

Pertemuan dihadiri Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sekretaris Jenderal DPP PPP sekaligus anggota Fraksi PPP Arsul Sani.

Pertemuan itu disebut membicarakan pengunduran diri Novanto sebagai Ketua DPR RI dan menyampaikan agar segera dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahka Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR.

Doli menyayangkan hal tersebut karena menunjukkan bahwa Novanto, Robert Kardinal dan Aziz telah menempatkan kepentingan pribadi dan kelompok dk atas kepentingan partai dan publik.

Ia pun mendesak agar Munaslub segera dilakaanakan untuk menentukan kepemimpinan baru.

"Manuver-manuver yang melanggar aturan partai seperti itu akan sering terjadi bila kepemimpinan SN dan kroninya ini masih terus berlangsung," kata Doli.