Salin Artikel

Golkar dan Gerindra Siap Tampung Gatot Nurmantyo

Salah satu yang siap menampung Gatot adalah Partai Golkar. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Bobby Rizaldy menilai, Gatot sudah memiliki modal sosial untuk berkiprah menjadi politisi.

"Kalau memang beliau ingin masuk dalam politik, Partai Golkar bisa menjadi salah satu rumahnya," ujar Bobby seusai acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).

Bobby menambahkan, kiprah menjadi politisi sama seperti seniman sehingga tak bisa dipaksakan. Menjadi politisi, kata dia, harus disertai passion dan keinginan.

"Jadi kalau secara modal sosial sangat memiliki modal sosial untuk berkiprah di dunia politik. Akan tetapi apakah itu mau dilakukan apa tidak kita tunggu saja," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon. Gerindra bahkan memiliki organisasi sayap yang menampung para purnawirawan TNI, yakni Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya.

"Siapapun, apalagi Pak Gatot, kalau mau masuk Gerindra kami persilakan," tutur Fadli.

Menurut dia, tak perlu ada pendekatan khusus jika Gatot mau bergabung dengan Gerindra. Hal terpenting adalah bersedia berjuang bersama partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu. "Kalau mau berjuang bersama kami selalu terbuka," kata dia.

Jenderal Gatot Nurmantyo resmi tak menjabat sebagai Panglima TNI. Jabatan tersebut kini dipegang Marsekal Hadi Tjahjanto. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR.

Pelantikan Panglima TNI dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (8/12/2017).

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/09/20501131/golkar-dan-gerindra-siap-tampung-gatot-nurmantyo

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke