Salin Artikel

Protes AS, Jokowi Disarankan "Mention" Trump di Twitter

Dahnil menyarankan Presiden Joko Widodo menelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyampaikan secara langsung protes terkait langkah negara tersebut mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Bila Pak Jokowi tidak mau menelepon langsung Presiden Trump untuk menyampaikan protes Indonesia, saya kira sekarang ada cara milenial untuk protes," kata Dahnil lewat pesan singkat, Kamis (7/12/2017).

"Pak Jokowi bisa tweet langsung protes beliau di Twitter dan sosmed lain, dan mention langsung ke Trump. Sampaikan sikap terang dan tegas Indonesia," tambahnya.

Dahnil mengatakan, keputusan AS mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel bisa berdampak pada stabilitas dunia.

Langkah itu juga bisa meningkatkan eskalasi konflik di Palestina-Israel, bahkan mendorong konflik lebih besar di Timur Tengah.

"Bagi kami, apa yang dilakukan oleh AS adalah provokasi untuk melahirkan konflik, terorisme, radikalisme yang lebih besar di Timur Tengah," kata dia.

Tindakan AS itu juga, lanjut Dahnil, menunjukkan bahwa AS sama sekali miskin komitmen untuk menjaga perdamaian dunia.

Sebaliknya, AS justru menjadi produsen provokasi konflik di timur tengah, bahkan belahan dunia lainnya.

"Oleh sebab itu, dengan posisi diplomasi Indonesia yang relatif bisa diterima oleh banyak negara, penting agaknya Indonesia menghimpun kekuatan dunia untuk mendesak AS menghentikan tindakan “bodoh” yang bisa mengakibatkan konflik Israel-Palestina lebih besar," ucap Dahnil.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Indonesia, lanjut Jokowi, telah menggalang dukungan dari negara-negara Islam untuk menentang kebijakan Trump tersebut.

Hasil penggalangan dukungan itu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan menggelar sidang di Istanbul, Turki, 13 Desember 2017. Presiden Jokowi bakal hadir dalam sidang tersebut.

Ketika ditanya apakah Indonesia akan mengirimkan nota diplomasi langsung kepada AS, Jokowi mengatakan, hal itu menunggu hasil sidang OKI.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/07/14032771/protes-as-jokowi-disarankan-mention-trump-di-twitter

Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke