Salin Artikel

Dokter Tempel Pengumuman Ini di Pintu Ruang Rawat Setya Novanto

Izin diperlukan lantaran dokter yang menangani Novanto membuat pengumuman khusus. Pengumuman itu ditempel di pintu masuk ruang rawat tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) itu.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, menunjukkan foto pengumuman tersebut kepada media melalui ponselnya.

"Iya (ruangannya steril) di sini (harus) atas izin dari keluarga," ujar Fredrich di RS Medika Permata Hijau, Jakarta, Jumat (17/11/2017) dini hari.

Pengumuman yang ada di depan pintu ruang rawat Novanto bertuliskan, "Pengumuman: Pasien perlu istirahat untuk penyakitnya dan belum dapat dibesuk".

Di pengumuman itu tertulis bahwa dokter yang merawat Novanto bernama Dr H Bimanesh Sutarjo, SpPD.

Meski ada pengumuman dari dokter, penyidik KPK tetap ingin masuk ke ruang rawat Novanto. Para penyidik ingin memastikan kondisi tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu.

"Atas kebaikan saya, saya memberikan izin kepada penyidik KPK hanya tiga orang yang diizinkan (masuk), silakan lihat sendiri," kata Fredrich.

(Baca: Hanya Tiga Penyidik KPK yang Dibolehkan Masuk ke Ruang Rawat Novanto)

Berdasarkan keterangan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, kondisi Novanto masih dalam keadaan tidur saat ia datang ke RS Medika Permata Hijau, Kamis (16/11/2017) malam.

Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan DPR Hani Tahapari mengatakan, kondisi Novanto belum sadarkan diri saat ia datang.

Menurut Hani, luka yang dialami Novanto berada di kepala bagian kiri. Namun, ia tidak bisa memastikan apakah luka itu berupa memar atau sebagainya sebab sudah ditutup dengan perban.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/17/05140111/dokter-tempel-pengumuman-ini-di-pintu-ruang-rawat-setya-novanto

Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke