Pergantian Panglima TNI, Penumpukan Perwira Menengah, dan Gerbong Baru

Percepatan pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo dinilai penting tidak hanya untuk publik, tetapi juga bagi internal TNI itu sendiri.

Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, salah satu yang jadi faktor adalah karena terjadi penumpukan perwira menengah di tubuh TNI atau yang berpangkat kolonel. Hal ini diakibatkan banyak hal, mulai dari perekrutan hingga regenerasi yang dinilai tidak mulus.

Menurut Al Araf, ada ratusan perwira menengah TNI yang tidak memiliki "pekerjaan" atau ruang untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Jika tidak dicari solusi, hal ini dinilai bisa menjadi masalah.

Sebenarnya, TNI sudah memiliki program zero growth atau pertumbuhan jumlah anggota TNI sebesar 0 persen. Program ini dilakukan agar tidak membebani keuangan negara.

Meski zero growth, bukan berarti tidak ada penambahan atau perekrutan di tubuh TNI. Hanya saja, perekrutan harus seimbang dengan jumlah anggota yang keluar atau pensiun. Misalnya, jika jumlah anggota yang pensiun mencapai 100 orang, perekrutan juga harus 100 orang.

Selain tidak akan membebani anggaran negara, program zero growth juga diyakini membuat regenerasi pimpinan di TNI berjalan lebih mulus.

Namun, kini program itu kembali dipertanyakan lantaran terjadi penumpukan perwira menengah di TNI.

"Ini perlu dipikirkan negara karena akan kurang baik kalau terlalu banyak penumpukan," kata Al Araf di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Gerbong baru

Harapan adanya solusi terhadap persoalan penumpukan perwira menengah TNI muncul menyusul akan pensiunnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pergantian Panglima TNI bisa membawa adanya regenerasi baru para pimpinan militer. Apalagi, Gatot adalah representasi angkatan yang sangat senior, yaitu 1982.

"Gerbong di bawahnya akan bergerak. Apalagi, beliau angkatan 1982, maka gerbong di bawahnya akan naik ke level jabatan-jabatan baru," ucap Al Araf.

Sementara Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, pergantian Panglima TNI perlu dipercepat. Salah satu alasannya adalah akan membantu memperlancar transisi manajerial organisasi di dalam tubuh TNI.

Sementara itu, Indra dari Setara Institute mendesak Presiden agar serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI baru. Pimpinan lembaga militer itu wajib memenuhi beberapa syarat, yakni tidak berpolitik, ahli di bidangnya, dan tunduk pada perintah otoritas sipil.

Hal itu dinilai penting lantaran Indonesia akan menggelar agenda politik pemilihan, mulai dari Pilkada 2018 hingga Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

"Di tengah dinamika itu, dibutuhkan Panglima TNI baru yang tegas serta mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer," kata Indra.