Aburizal Sebut Golkar Tetap Patuhi Aturan soal Pergantian Ketua Umum

Hal itu disampaikan Aburizal menanggapi Novanto yang kembali berstatus tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

"Kalau hukum memutuskan enggak bersalah ya enggak bersalah. Itu kalau bersalah kan (proses) hukum mesti dilakukan. Saya kira masih ada upaya hukum," kata Aburizal di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2017).

Saat ditanya desakan masyarakat sipil yang menghendaki Novanto mundur dari posisi ketua umum, Aburizal mengatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan.

Adapun aturan mengenai pergantian ketua umum partai berlambang beringin itu diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Ia menambahkan, Golkar harus solid dalam menyikapi status hukum Novanto. Menurut dia, jika hendak mengganti ketua umum, maka yang memiliki hak suara ialah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan II, bukan DPP.

Aburizal juga meminta seluruh pengurus Partai Golkar bekerja seperti biasa dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang semakin dekat.

"Jangan kita berharap melanggar AD/ART. Kalau ada harapan boleh saja tapi jangan ada pemaksaan. Yang penting Golkar bersatu," ucap dia.